Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Maumere, RakyatNTT.ID – Pemerintah mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Kabupaten Sikka, Minggu (23/8/2026) malam.
Rapat dipimpin Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.
Pembahasan mencakup langkah darurat, asesmen kerusakan, penanganan infrastruktur prioritas hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemerintah Siapkan Rp810 Miliar untuk Jalan
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak akibat gempa.
Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jalan, Kementerian PU mengalokasikan sekitar Rp810 miliar untuk penanganan sepanjang 155 kilometer.
Selain itu, pemerintah menyiapkan sekitar Rp100 miliar dana tanggap darurat untuk penanganan awal bencana.
Dody menegaskan, penggunaan anggaran dan penentuan pekerjaan akan disesuaikan dengan hasil asesmen di lapangan. Infrastruktur yang paling mendesak akan menjadi prioritas.
“Kalau ada tambahan lagi nanti kita bisa bicara. Kita juga ini kan daerah bencana,” kata Dody.
Pemerintah pusat juga akan membantu proses asesmen kerusakan. Setelah kondisi dan kebutuhan terpetakan, pelaksanaan pekerjaan dapat dibagi sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak.
Dody meminta pemerintah daerah segera menentukan infrastruktur yang paling prioritas agar proses penanganan tidak berlarut-larut.
“Pak Bupati mana yang prioritaskan, jadi kita fokusnya di situ dulu,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah dan tim teknis tidak hanya memikirkan penanganan sementara, tetapi sekaligus menyiapkan desain rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.
Khusus wilayah pesisir, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh karena kerusakan tidak hanya berkaitan dengan jalan, tetapi juga berpotensi membutuhkan perlindungan pantai.
Huntara Mulai Disiapkan
Selain infrastruktur, pemerintah mulai menyiapkan solusi bagi warga yang rumahnya rusak berat dan belum memungkinkan untuk ditempati.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak.
Dody menegaskan seluruh langkah penanganan harus diarahkan agar masyarakat dapat secepatnya kembali menjalani kehidupan normal.
Menurutnya, percepatan penanganan bencana merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau inginnya warga negara yang terdampak bencana, hari ini terdampak, satu detik kemudian di depannya itu bisa tersenyum,” kata Dody.
Karena itu, seluruh proses penanganan diminta berjalan cepat dan produktif dengan tetap memperhatikan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran negara.
Gubernur NTT Soroti Jalur Utara Flores
Gubernur NTT Melki Laka Lena meminta Kementerian PU memberikan perhatian khusus terhadap jalur utara Pulau Flores yang menghubungkan Nagekeo, Ende, Sikka hingga kawasan pesisir utara Flores.
Melki mengatakan dirinya telah melihat langsung kondisi sejumlah ruas jalan tersebut ketika melakukan perjalanan dari Nagekeo menuju Maumere sebelum mengikuti rapat koordinasi.
“Saya mau pastikan lagi memang setelah gempa ini utara itu nampaknya masih butuh juga untuk kita intervensi segera,” kata Melki.
Menurutnya, akses jalan yang aman sangat penting dalam situasi bencana karena menjadi jalur utama mobilisasi bantuan dan pelayanan masyarakat.
Dengan akses darat yang baik, distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat tanpa terlalu bergantung pada transportasi udara.
Namun, sejumlah ruas jalan di bagian utara Flores mengalami kerusakan dan terancam putus. Kondisi tersebut diminta segera ditangani sebelum kerusakan semakin parah.
Tiga Fasilitas jadi Prioritas Asesmen
Melki juga meminta tim teknis Kementerian PU mempercepat asesmen terhadap fasilitas publik, terutama gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan dan sekolah.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai keamanan bangunan yang terdampak gempa.
“Orang mau kepingin masuk kantor dan sekolah, tapi masih dalam kondisi tersebut,” katanya.
Melki mengusulkan asesmen bangunan diprioritaskan pada tiga kelompok, yakni kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan dan sekolah.
Setelah itu, pemeriksaan dapat dilanjutkan terhadap rumah ibadah seperti gereja dan masjid.
Ia juga mendorong mekanisme pemeriksaan cepat untuk rumah warga. Keterbatasan tenaga ahli, menurutnya, dapat diatasi dengan melibatkan mahasiswa atau tenaga terlatih melalui pelatihan singkat.
Dengan demikian, pemeriksaan bangunan dapat dilakukan dalam jumlah lebih banyak dan waktu yang lebih cepat.
“Semua orang sudah pasti mau kepingin balik lagi hidup normal. Nah, ini mesti kita cek segera rumah-rumah penduduk,” ujarnya.
3.942 Rumah Rusak, Hampir 21 Ribu Warga Mengungsi
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka Margaretha M.D.M. Bapa memaparkan, gempa berdampak di seluruh wilayah Kabupaten Sikka.
Sebanyak 21 kecamatan terdampak dengan sekitar 352.000 jiwa merasakan dampak gempa.
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 3.942 rumah rusak, terdiri dari:
- 854 rumah rusak berat;
- 824 rumah rusak sedang;
- 2.264 rumah rusak ringan.
Data tersebut dihimpun dari pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa, kemudian diverifikasi serta divalidasi bersama BNPB dan Kementerian PU.
Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, jalan, jembatan, rumah ibadah, sarana air bersih dan sanitasi.
Pada sektor pemerintahan, tercatat delapan gedung rusak berat, enam rusak sedang dan 38 rusak ringan.
Kantor Bupati Sikka telah menjalani asesmen oleh tim balai dan direkomendasikan untuk digunakan secara terbatas.
Sementara itu, Mall Pelayanan Publik dan gedung perpustakaan yang baru dibangun sekitar dua tahun lalu juga diminta segera mendapatkan asesmen lanjutan.
Di sektor kesehatan, tiga rumah sakit telah diperiksa dengan rekomendasi berbeda sesuai tingkat kerusakan dan keamanan bangunan. Sebanyak 27 puskesmas di Kabupaten Sikka juga masih dalam proses pemeriksaan.
Palue Terancam Krisis Air Bersih
Ketersediaan air bersih menjadi persoalan mendesak, khususnya di Kecamatan Palue.
Sebagian besar masyarakat Palue mengandalkan air hujan yang ditampung dalam bak penampungan. Gempa menyebabkan banyak bak mengalami keretakan sehingga persediaan air masyarakat terganggu.
“Untuk konsumsi air bersihnya terbatas pasca keretakan di bak-bak penampung air hujan,” ujar Margaretha.
Pemerintah sementara mendorong distribusi air mineral ke wilayah terdampak.
Satu truk air mineral telah dikirim ke Palue, namun persediaan tersebut diperkirakan cepat habis sehingga distribusi lanjutan perlu segera dilakukan.
Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Kritis
Kerusakan infrastruktur transportasi juga menjadi perhatian serius.
Salah satunya ruas jalan provinsi di jalur utara yang menghubungkan Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende.
Sebelum gempa, ruas tersebut telah menghadapi ancaman akibat bencana hidrometeorologi. Gempa kemudian memperparah kondisi jalan hingga lebar badan jalan yang dapat dilalui disebut hanya tersisa untuk satu kendaraan.
Sejumlah jembatan juga dilaporkan dalam kondisi kritis, termasuk jembatan yang menjadi akses menuju kawasan wisata dan fasilitas pendidikan.
Sejumlah ruas jalan lainnya tertutup longsor. Mobilisasi alat berat menjadi tantangan karena kondisi geografis dan medan yang sempit.
Dinas PUPR Kabupaten Sikka saat ini hanya memiliki dua alat berat, yakni satu excavator dan satu loader. Kedua alat tersebut juga sudah berusia cukup tua sehingga kapasitas penanganan dalam kondisi bencana menjadi terbatas.
Di sejumlah wilayah pesisir, gempa turut memperparah kerusakan akibat abrasi.
Salah satu ruas jalan kabupaten di wilayah pesisir Palue dilaporkan hampir putus. Di sekitar lokasi terdapat fasilitas sekolah dan kantor camat yang terancam apabila abrasi terus berlangsung.
Lebih dari 21 Ribu Warga Mengungsi
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sikka hingga Minggu sore, sebanyak 5.658 kepala keluarga atau 19.737 jiwa mengungsi secara mandiri di 19 kecamatan.
Sementara itu, di lokasi pengungsian terpusat Gelora Samador tercatat 345 kepala keluarga atau 1.264 jiwa.
Pemerintah juga memfasilitasi sebagian warga yang ingin kembali ke rumah adat dengan dukungan logistik.
Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Sikka dan pemerintah pusat kini terus memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, asesmen kerusakan dipercepat, serta infrastruktur vital segera dipulihkan.
Percepatan penanganan diarahkan pada satu tujuan utama: memastikan masyarakat terdampak gempa dapat kembali merasa aman, memperoleh pelayanan dasar, dan secara bertahap kembali menjalani kehidupan normal. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan