Labuan Bajo, RakyatNTT.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan akses masyarakat kembali terbuka dan aktivitas warga dapat berangsur normal setelah bencana.

Baca Juga:BMKG Minta Warga NTT Tetap Tenang, Gempa Lebih Besar Tak Perlu Dikhawatirkan

Menteri PU Dody Hanggodo turut memantau langsung kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan infrastruktur berjalan cepat dan terkoordinasi.

Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Kementerian PU mengerahkan personel serta peralatan untuk menangani akses jalan yang terdampak longsor maupun mengalami kerusakan badan jalan.

Iklan

Langkah tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah dalam menjaga konektivitas antardaerah di tengah masa tanggap darurat. Akses jalan menjadi salah satu infrastruktur vital yang dibutuhkan untuk mobilisasi warga, distribusi bantuan, serta pengerahan tim penanganan bencana.

bantuan BNPB
Baca Juga:646 Ton Bantuan Gempa NTT Terkumpul, 198 Ton Dikirim ke Flores dalam Sehari

Kementerian PU Pastikan Infrastruktur Bermanfaat bagi Warga

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengatakan pembangunan dan penyediaan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk ketika terjadi bencana.

“Kami berupaya untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Apri.

Menurutnya, kehadiran Menteri PU dan jajaran di NTT juga menjadi bagian dari semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah rangkaian kegiatan kebangsaan di Jakarta, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

Baca Juga:Danantara Gerakkan BUMN Bantu Korban Gempa NTT, Donasi Publik Tembus Rp2,16 Miliar

“Kepedulian, gotong royong, dan kehadiran negara menjadi wujud konkret semangat persatuan,” ujarnya.

Momentum kemerdekaan dinilai menjadi pengingat bahwa pembangunan harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan dan pemulihan infrastruktur tetap berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Kami akan terus berupaya mengalokasikan anggaran secara optimal agar pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya,” kata Apri.

Baca Juga:Danantara Gerakkan BUMN Bantu Korban Gempa NTT, Donasi Publik Tembus Rp2,16 Miliar

Posko Terpadu Diperkuat

Selain mempercepat perbaikan infrastruktur, pemerintah juga memperkuat koordinasi penanganan bencana melalui jaringan posko terpadu. Sistem tersebut disiapkan agar bantuan dari berbagai daerah dapat dikonsolidasikan dan dikirim ke lokasi terdampak secara lebih cepat serta tepat sasaran.

Posko nasional disiagakan untuk mengonsolidasikan pengiriman logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah lainnya melalui Bandara Halim Perdanakusuma. Selanjutnya, bantuan diteruskan menuju wilayah yang membutuhkan.

Sementara itu, posko operasional juga didirikan di Labuan Bajo dan Maumere. Keberadaan posko tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi langsung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur terkait dalam penanganan dampak gempa.

Pada masa tanggap darurat, keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, di saat yang sama, perbaikan infrastruktur vital terus dikebut agar jalur transportasi, distribusi bantuan, dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

Percepatan pemulihan infrastruktur menjadi bagian penting dari proses penanganan pascabencana. Dengan akses yang kembali berfungsi, distribusi logistik dan pelayanan kepada masyarakat terdampak diharapkan dapat berlangsung lebih efektif. (*/rnc)