Teguh menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan harus tetap berjalan meskipun masyarakat sedang berada dalam situasi darurat.

sekda alor
Baca Juga:Pemkab Alor dan Seskoad Evaluasi Program Bakti TNI, 20 Sumur Bor dan 8 Jembatan jadi Sorotan

“Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga sedang berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami gangguan,” ujar Teguh Setyabudi.

Enam Tim Dukcapil Dikerahkan ke Tujuh Kabupaten

Ditjen Dukcapil Kemendagri mengerahkan enam tim pelayanan ke tujuh kabupaten yang terdampak gempa di Pulau Flores.

Iklan

Ketujuh daerah tersebut yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

Baca Juga:Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Timur Laut Nagekeo, Cukup Terasa di 4 Wilayah

Pelayanan dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 27 Agustus 2026.

Pengerahan tim tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan administrasi kependudukan masyarakat yang terdampak bencana.

Dokumen kependudukan memiliki peran penting bagi warga terdampak karena diperlukan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, termasuk bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai keperluan administrasi lainnya.

polres rote
Baca Juga:Polres Rote Ndao Kirim Bantuan untuk Korban Gempa Flores, Terkumpul Rp50,45 Juta

Bupati Ende Apresiasi Layanan Jemput Bola

Bupati Ende, Yoseph Tote Badeoda, turut memantau langsung kegiatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak gempa.