BEM Nusantara NTT Tolak Adat Dijadikan Alat Legitimasi Politik, Soroti Wacana Gelar ‘Raja Timur’ untuk Jokowi

Kupang, RakyatNTT.ID – Koordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Nusa Tenggara Timur (NTT), Andhy Umbu Sanjaya, menyatakan penolakan tegas terhadap setiap upaya yang menggunakan simbol, kehormatan, maupun lembaga adat sebagai sarana membangun legitimasi politik.

Baca Juga:Dies Natalis ke-64, Rektor Undana: Perbedaan Harus Jadi Kekuatan untuk Beri Dampak Nyata

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya wacana penobatan mantan Presiden Joko Widodo sebagai “Raja Timur”. Menurut Andhy, apabila wacana tersebut benar dikaitkan dengan kepentingan politik, maka persoalan itu tidak dapat dipandang sebagai sekadar seremoni budaya.

Adat Merupakan Warisan Leluhur, Bukan Alat Politik

Andhy menegaskan bahwa adat masyarakat Timor merupakan identitas kolektif yang lahir dari sejarah panjang, perjuangan para leluhur, serta legitimasi masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Karena itu, menurutnya, simbol dan kehormatan adat tidak boleh direduksi menjadi instrumen pencitraan ataupun kepentingan politik praktis.

Baca Juga:Pameran Pembangunan NTT 2026 Himpun Donasi Rp1,5 Miliar untuk Korban Gempa Flores

“Kami tidak sedang mempersoalkan individu. Yang kami kritik adalah apabila simbol-simbol adat digunakan untuk membangun legitimasi politik. Adat bukan panggung pencitraan. Adat bukan alat mempercantik citra kekuasaan. Adat adalah kehormatan yang diwariskan leluhur dan harus dijaga dari kepentingan politik sesaat,” tegas Andhy Umbu Sanjaya.

Ia menilai masyarakat NTT perlu mampu membedakan antara penghormatan terhadap budaya dengan pemanfaatan budaya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan politik.

Simbol Adat Jangan Menjadi Properti Politik

Menurut Andhy, ketika simbol-simbol adat mulai digunakan sebagai instrumen legitimasi politik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah gelar kehormatan, melainkan martabat seluruh masyarakat adat.

Baca Juga:ICEMAT 2026 Undana Dorong Kebangkitan Pariwisata Labuan Bajo Pascagempa

“Ketika simbol adat mulai dipakai sebagai instrumen legitimasi politik, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah gelar, melainkan marwah seluruh masyarakat adat. Jangan jadikan budaya sebagai properti politik yang dapat digunakan sesuai kepentingan elite,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai adat memiliki makna yang sakral dan harus dijaga agar tetap berada di tangan masyarakat adat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat.

Masyarakat Lebih Membutuhkan Kesejahteraan

Dalam pernyataannya, Andhy juga menegaskan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur saat ini lebih membutuhkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar dibandingkan seremoni politik yang mengatasnamakan budaya.

Baca Juga:Bawa Nama NTT ke Jakarta, Siswi SMK Negeri 4 Kupang Raih Juara 3 Pidato AHY Muda

Menurutnya, penghormatan terhadap budaya semestinya diwujudkan melalui keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Rakyat NTT membutuhkan keadilan, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan kesejahteraan. Penghormatan terhadap budaya harus dibuktikan melalui keberpihakan kepada rakyat, bukan hanya melalui seremoni,” katanya.

Ajak Mahasiswa Menjaga Marwah Adat

Di akhir pernyataannya, Koordinator Daerah BEM Nusantara NTT mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk terus menjaga nalar kritis dalam menyikapi berbagai dinamika sosial maupun politik yang berkembang.

Ia berharap adat dan budaya tetap menjadi milik masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dihormati, bukan dijadikan instrumen untuk membangun legitimasi kekuasaan.

Menurut Andhy, menjaga marwah adat berarti menjaga identitas dan kehormatan masyarakat NTT agar tetap berdiri di atas nilai-nilai budaya yang bebas dari kepentingan politik praktis. (*/rnc)