“Apa yang terjadi di Poco Leok memperlihatkan bahwa label energi hijau tidak menghadirkan keadilan. Ketika masyarakat kehilangan tanah ulayat, sumber air, dan hak menentukan masa depan wilayahnya, maka proyek tersebut tetap merupakan bentuk ketidakadilan ekologis,” ujar Yulianto.

Penemuan-bayi
Baca Juga:Petani Penyelamat Bayi dalam Kardus di Amarasi Dapat Apresiasi Pemprov NTT, Ingin Adopsi Sang Bayi

Tekankan Pentingnya Prinsip FPIC

WALHI NTT menegaskan setiap proyek transisi energi wajib menghormati prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Prinsip tersebut, menurut WALHI, merupakan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Iklan

Karena itu, masyarakat harus diberikan ruang untuk memperoleh informasi secara utuh, terlibat dalam pengambilan keputusan, hingga memiliki hak menyatakan persetujuan maupun penolakan terhadap proyek yang berdampak pada wilayah adat mereka.

sekda-kota
Baca Juga:Kupang Digital Fest 2026 Resmi Ditutup, Sekda Kota Kupang Dorong Digitalisasi untuk Perkuat UMKM

Minta Roadmap Disusun Secara Partisipatif

Selain menyoroti proyek panas bumi, WALHI NTT juga mengingatkan bahwa orientasi pembangunan yang masih mengandalkan hilirisasi sumber daya alam berpotensi memperluas eksploitasi lingkungan apabila tidak disertai perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat.