WALHI NTT Kritik Roadmap Net Zero Emission 2050, Transisi Energi Harus Berkeadilan dan Lindungi Masyarakat Adat

Organisasi tersebut menilai tujuan utama transisi energi harus mengutamakan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil.

Baca Juga:Petani Penyelamat Bayi dalam Kardus di Amarasi Dapat Apresiasi Pemprov NTT, Ingin Adopsi Sang Bayi

Karena itu, penyusunan Roadmap Dekarbonisasi Sektor Ketenagalistrikan NTT dinilai tidak cukup hanya berbicara mengenai potensi energi surya, angin, air, maupun panas bumi, tetapi juga harus menjawab siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung dampak ekologis dari setiap proyek.

Soroti Proyek Panas Bumi di Poco Leok

WALHI NTT secara khusus mengkritisi pernyataan Gubernur NTT yang memasukkan panas bumi (geothermal) sebagai salah satu sumber energi strategis menuju NZE 2050.

Menurut WALHI, pengalaman di sejumlah daerah menunjukkan bahwa proyek panas bumi justru memunculkan konflik sosial, intimidasi terhadap warga, kriminalisasi masyarakat, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, hingga ancaman terhadap sumber air.

Baca Juga:Kupang Digital Fest 2026 Resmi Ditutup, Sekda Kota Kupang Dorong Digitalisasi untuk Perkuat UMKM

Kasus di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, disebut sebagai contoh nyata.

Di wilayah tersebut, masyarakat adat selama bertahun-tahun menolak perluasan proyek geothermal karena dinilai mengancam tanah ulayat, kebun produktif, mata air, situs adat, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat.

WALHI menilai pendekatan yang lebih mengedepankan aparat keamanan dibanding dialog menjadi persoalan serius dalam implementasi proyek tersebut.

Baca Juga:HUT GBI Mawar Saron Kupang, Johni Asadoma Tegaskan Gereja Mitra Strategis Pemerintah