Pilar pertama berfokus pada percepatan pembangunan jalan provinsi, pembangunan jembatan strategis, dan rehabilitasi infrastruktur pascabencana.

Sedangkan pilar kedua menitikberatkan pada dukungan pembiayaan melalui APBN, penyelesaian persoalan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan, serta percepatan alih status ruas jalan provinsi strategis menjadi jalan nasional.

Sebagai bagian dari usulan tersebut, Pemerintah Provinsi NTT mengajukan:

  • 19 ruas jalan strategis di 19 kabupaten sepanjang sekitar 348 kilometer dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1,544 triliun.
  • Tujuh jembatan strategis dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp105,13 miliar.

Prioritas pembangunan diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah daratan Timor yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, memulihkan infrastruktur pascabencana di Flores dan Alor, serta meningkatkan akses menuju kawasan pariwisata dan sentra produksi di Sumba, Rote Ndao, dan Sabu Raijua.

Pemerintah Pusat Siap Kawal Usulan Infrastruktur NTT

Menanggapi pemaparan tersebut, Sekretaris Kemenko IPK RI Ayodhia G. L. Kalake memberikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Provinsi NTT yang dinilai telah menyiapkan usulan secara matang dengan dukungan dokumen teknis dan prioritas yang jelas.