Kupang, RakyatNTT.ID – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan bahwa proses penerimaan calon taruna dan taruni (Catar) Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026 di Panitia Daerah (Panda) Polda NTT dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

dokter icha
Baca Juga:Keluarga Almarhumah Dokter Icha Minta DPD RI Kawal Kasus Hukum Tiga Anggota DPRD TTU

Untuk menjamin objektivitas seleksi, Polda NTT menggandeng berbagai pihak sebagai pengawas eksternal, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) NTT yang bertugas memverifikasi data administrasi kependudukan seluruh peserta.

Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas berbagai tanggapan masyarakat yang menyoroti asal-usul peserta serta keterwakilan putra-putri daerah dalam proses seleksi Akpol.

Iklan

Polda NTT Apresiasi Masukan Masyarakat

Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, mengatakan pihaknya menghargai seluruh perhatian dan masukan masyarakat terhadap proses rekrutmen anggota Polri.

wabup sabu raijua
Baca Juga:Pengadilan Negeri Kupang Siapkan Sidang Keliling dan Gedung Sidang di Sabu Raijua

Menurutnya, setiap kritik merupakan bentuk kepedulian agar Polri terus menghadirkan sistem seleksi yang adil serta mampu melahirkan calon perwira terbaik.

“Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan dari masyarakat. Semua aspirasi menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan rekrutmen Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau BETAH,” ujar Henry, Sabtu (4/7/2026).

Seleksi Berdasarkan Nilai, tanpa Intervensi

Henry menegaskan seluruh tahapan seleksi Akpol dilaksanakan sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) dengan menerapkan sistem clean and clear.

tiga anggota dewan TTU
Baca Juga:Tiga Anggota DPRD TTU Ajukan 10 Saksi dan Dua Ahli dalam Kasus dr. Icha

Setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan administrasi, tes kesehatan, psikologi berbasis Computer Assisted Test (CAT), tes akademik, hingga kesamaptaan jasmani.

Kelulusan peserta ditentukan sepenuhnya berdasarkan akumulasi nilai yang diperoleh pada setiap tahapan seleksi.

“Tidak ada intervensi, tidak ada titipan, maupun perlakuan khusus kepada peserta tertentu. Kelulusan ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif sesuai peringkat nilai yang diperoleh masing-masing peserta,” tegasnya.

tiga anggota dewan TTU
Baca Juga:Tiga Anggota DPRD TTU Ajukan 10 Saksi dan Dua Ahli dalam Kasus dr. Icha

Disdukcapil Verifikasi Data Kependudukan Peserta

Menanggapi isu mengenai domisili peserta, Polda NTT memastikan proses pemeriksaan administrasi dilakukan secara ketat dengan melibatkan Disdukcapil.

Verifikasi tersebut bertujuan memastikan tidak terjadi manipulasi data kependudukan maupun perpindahan domisili yang tidak sesuai ketentuan selama proses penerimaan Akpol.

“Kami bekerja sama dengan Disdukcapil untuk menelusuri rekam jejak administrasi kependudukan setiap peserta. Verifikasi dilakukan secara menyeluruh agar seluruh data benar-benar valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Henry.

Diawasi IDI, HIMPSI, Akademisi hingga Media

Selain Disdukcapil, pelaksanaan seleksi Akpol di Panda Polda NTT juga diawasi oleh berbagai unsur pengawas eksternal.

Mereka terdiri dari perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga (PPO), akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers.

Kehadiran para pengawas tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda NTT untuk menjaga transparansi dan objektivitas selama seluruh tahapan seleksi berlangsung.

Menurut Henry, para pengawas eksternal juga telah menyatakan bahwa proses seleksi berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aspirasi Masyarakat akan Disampaikan ke Mabes Polri

Meski demikian, Polda NTT menegaskan tetap membuka ruang bagi berbagai masukan dari masyarakat terkait mekanisme rekrutmen.

Seluruh aspirasi yang berkembang akan diteruskan kepada Mabes Polri sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem penerimaan anggota Polri pada masa mendatang.

“Kami mendengar seluruh aspirasi masyarakat. Masukan tersebut akan kami sampaikan kepada Mabes Polri sebagai bahan evaluasi agar ke depan mekanisme rekrutmen dapat semakin baik, termasuk dalam mengakomodasi potensi putra-putri terbaik daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Henry.

Ia berharap masyarakat dapat terus mengawal proses rekrutmen Polri secara objektif sehingga mampu menghasilkan calon-calon perwira yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Kami berharap masyarakat bersama-sama mengawal proses rekrutmen Polri dengan semangat objektivitas. Polda NTT berkomitmen menjaga integritas setiap tahapan seleksi sehingga mampu melahirkan calon-calon perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya. (*/rnc)