Kupang, RakyatNTT.ID – Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, berharap seluruh persoalan internal yang membelit Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kupang dapat segera diselesaikan.

Harapan itu disampaikannya menyusul dana hibah PMI yang pada tahun anggaran sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan hingga akhirnya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Pernyataan tersebut disampaikan Richard saat ditemui di Gedung DPRD Kota Kupang, Selasa (7/7/2026).

Menurut Richard, persoalan utama yang dihadapi PMI saat ini bukan lagi soal ketersediaan anggaran. Pemerintah bersama DPRD Kota Kupang telah mengalokasikan dana operasional yang dinilai cukup untuk mendukung seluruh aktivitas PMI selama satu tahun anggaran.

Ia menjelaskan, DPRD telah menyetujui alokasi anggaran operasional berkisar Rp700 juta hingga lebih dari Rp800 juta untuk mendukung operasional PMI Kota Kupang sepanjang Januari hingga Desember 2026.

“Justru karena anggaran itu kita dorong, harapannya adalah agar operasional PMI segera berjalan. Percuma jika anggarannya tersedia, namun masalah di tubuh organisasi tidak kunjung selesai,” ujar Richard.

DPRD Nilai Kendala Utama Berasal dari Konflik Internal PMI

Richard mengungkapkan, hambatan terbesar dalam pencairan dan pemanfaatan dana hibah tersebut berasal dari konflik internal yang masih terjadi di tubuh PMI Kota Kupang.