Kupang, RakyatNTT.ID – Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja, berharap seluruh persoalan internal yang membelit Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kupang dapat segera diselesaikan.

Harapan itu disampaikannya menyusul dana hibah PMI yang pada tahun anggaran sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan hingga akhirnya menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Pernyataan tersebut disampaikan Richard saat ditemui di Gedung DPRD Kota Kupang, Selasa (7/7/2026).

Menurut Richard, persoalan utama yang dihadapi PMI saat ini bukan lagi soal ketersediaan anggaran. Pemerintah bersama DPRD Kota Kupang telah mengalokasikan dana operasional yang dinilai cukup untuk mendukung seluruh aktivitas PMI selama satu tahun anggaran.

Ia menjelaskan, DPRD telah menyetujui alokasi anggaran operasional berkisar Rp700 juta hingga lebih dari Rp800 juta untuk mendukung operasional PMI Kota Kupang sepanjang Januari hingga Desember 2026.

“Justru karena anggaran itu kita dorong, harapannya adalah agar operasional PMI segera berjalan. Percuma jika anggarannya tersedia, namun masalah di tubuh organisasi tidak kunjung selesai,” ujar Richard.

DPRD Nilai Kendala Utama Berasal dari Konflik Internal PMI

Richard mengungkapkan, hambatan terbesar dalam pencairan dan pemanfaatan dana hibah tersebut berasal dari konflik internal yang masih terjadi di tubuh PMI Kota Kupang.

Menurutnya, DPRD Kota Kupang telah berupaya memfasilitasi berbagai proses untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut. Namun, penyelesaian tetap harus datang dari internal organisasi agar aktivitas PMI dapat kembali berjalan normal.

“Untuk PMI, anggaran bukan lagi masalah. Persoalan utamanya ada pada internal mereka sendiri yang diharapkan dapat segera diselesaikan secara mandiri oleh pihak PMI,” tegasnya.

DPRD Harap Dana Tidak Kembali Menjadi Silpa

Richard juga mengingatkan agar kondisi serupa tidak kembali terulang pada tahun anggaran berjalan. Ia menilai akan sangat disayangkan apabila anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat dimanfaatkan akibat konflik organisasi yang berkepanjangan.

Karena itu, ia mendorong seluruh pihak di lingkungan PMI Kota Kupang untuk segera mencari solusi agar pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat tidak terganggu.

“Kita berharap tahun depan masalah ini sudah tuntas. Harapannya, dalam satu atau dua hari ini sudah ada kejelasan sehingga operasional PMI dapat kembali berjalan normal,” pungkasnya.

Richard menegaskan, DPRD Kota Kupang tetap berkomitmen mendukung operasional PMI melalui penganggaran. Namun, efektivitas penggunaan dana tersebut sangat bergantung pada terselesaikannya persoalan internal sehingga organisasi dapat kembali menjalankan fungsi kemanusiaannya secara optimal. (rnc)