Tim investigasi menilai tiga orang yang diduga melakukan intimidasi dapat dengan mudah memasuki area IGD karena sistem pengawasan di pintu masuk belum berjalan optimal.

Baca Juga:Polda NTT Mutasi 40 Perwira, Kapolsek Maulafa hingga Perwira Lulusan SIP 2026 Bergeser

Padahal, menurut Kemenkes, ruang IGD merupakan area terbatas yang seharusnya hanya dapat diakses oleh pasien, keluarga yang berkepentingan, dan petugas kesehatan.

Yuli menegaskan petugas keamanan seharusnya segera mengambil tindakan ketika melihat adanya keributan agar pelayanan medis tidak terganggu.

Iklan

Ia menilai keberadaan petugas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi tenaga kesehatan.

Henry
Baca Juga:Polda NTT Bentuk Tim Joint Investigation untuk Usut Dugaan Intimidasi terhadap dr. Icha

Perlindungan Tenaga Medis Ditegaskan

Dalam kesempatan itu, Kemenkes kembali mengingatkan bahwa dokter maupun tenaga kesehatan memiliki hak untuk menghentikan sementara pelayanan apabila menghadapi intimidasi, ancaman, atau intervensi yang membahayakan keselamatan mereka.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis saat menjalankan tugas profesinya.

Kebijakan tersebut, menurut Kemenkes, perlu dipahami seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar keselamatan tenaga medis tetap menjadi prioritas tanpa mengabaikan pelayanan kepada pasien.

kasus KTP alor
Baca Juga:Terdakwa Kasus Dugaan Pemalsuan KTP di Alor Minta Dibebaskan, Vanessa Bacakan Pledoi tanpa Pengacara

Polda NTT Ambil Alih Penanganan

Di sisi lain, proses penyelidikan kini ditangani langsung oleh Polda NTT. Kepolisian membentuk Tim Joint Investigation sebagai tindak lanjut hasil asistensi bersama Bareskrim Polri.