Kelangkaan BBM di Lembata: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan BBM masih menjadi persoalan kronis. Kelangkaan Pertalite, Pertamax, maupun Solar berdampak langsung pada menurunnya aktivitas melaut, meningkatnya biaya distribusi hasil pertanian, naiknya ongkos transportasi, hingga terhambatnya aktivitas usaha masyarakat. Dampak akhirnya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga:Merawat Kehidupan dalam Kasih Kristus: “Menakar Arah Pelayanan Gereja Kristen Sumba di Tengah Luka Serta Pergumulan Umat dan Tanah Sumba”

Persoalan ini semakin rumit karena keterbatasan infrastruktur distribusi. Saat ini Lembata hanya memiliki empat SPBU yang melayani kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. Jumlah tersebut tentu belum sebanding dengan kondisi geografis kepulauan serta meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun. Memang, sejak 2019 pemerintah melalui Program BBM Satu Harga telah membangun tambahan SPBU untuk memperluas akses masyarakat terhadap BBM. Namun, kenyataannya berbagai kendala distribusi masih terus terjadi.

Belakangan, Pemerintah Kabupaten Lembata menyampaikan bahwa kuota pasokan BBM sebenarnya dinilai mencukupi. Jika demikian, persoalan utamanya bukan semata-mata kekurangan pasokan, melainkan lemahnya tata kelola distribusi. Hasil penelusuran tim pengawasan mengindikasikan adanya dugaan penyalahgunaan barcode BBM bersubsidi, penggunaan lebih dari satu barcode oleh pihak tertentu, hingga dugaan penimbunan dan penjualan kembali BBM bersubsidi untuk memperoleh keuntungan.