Jakarta, RakyatNTT.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mempercepat penguatan industri perbankan daerah melalui program konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

wagub NTT dan delegasi tiles
Baca Juga:NTT dan Timor-Leste Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Bahas FTZ hingga Investasi Energi Terbarukan

Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 81 BPR dan BPRS telah memperoleh persetujuan untuk bergabung atau merger menjadi 24 entitas perbankan yang lebih kuat.

Selain itu, OJK mengungkapkan masih terdapat lebih dari 200 BPR dan BPRS yang saat ini sedang menjalani proses perizinan penggabungan maupun peleburan.

Iklan

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan proses konsolidasi tersebut masih terus berlangsung sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tahan industri BPR di tengah dinamika ekonomi nasional.

tambak garam
Baca Juga:KKP Gandeng PT Garam Kembangkan Sentra Garam di Rote Ndao, Percepat Swasembada Garam Nasional

“Terkait dengan upaya konsolidasi industri BPR, dapat kami sampaikan bahwa proses penggabungan atau merger di antara BPR masih terus mengalami penambahan dan masih berlangsung hingga saat ini,” ujar Dian di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

OJK Dorong Sinergi BPR dengan Bank Pembangunan Daerah

Tidak hanya mendorong merger antarsesama BPR, OJK juga mengarahkan terbentuknya sinergi antara BPR, BPRS, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Melalui skema tersebut, BPR dan BPRS milik pemerintah daerah diharapkan dapat dikonsolidasikan di bawah naungan BPD agar memiliki struktur permodalan yang lebih kuat dan tata kelola yang semakin baik.

Baca Juga:Prabowo Siap Luncurkan BBM B50 pada 9 Juli 2026, Ini Manfaat dan Tujuan Program Biodiesel Baru