“DPRD adalah representasi rakyat. Karena itu, kami meminta DPRD Provinsi NTT memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai berbagai pertanyaan yang berkembang. Pengawasan bukan berarti mencampuri kewenangan institusi lain, tetapi memastikan bahwa setiap proses yang menyangkut kepentingan publik berjalan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

BEM Nusantara NTT akan Terus Mengawal

Andhy menegaskan BEM Nusantara NTT akan terus mengawal polemik seleksi Akpol 2026 melalui mekanisme yang konstitusional.

Menurutnya, kritik yang disampaikan bukan bertujuan mencari sensasi, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa.

“Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami sedang menjalankan tanggung jawab moral sebagai mahasiswa untuk mengawasi kebijakan publik. Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk kecintaan terhadap institusi negara. Polri akan semakin kuat apabila setiap proses rekrutmennya bersih, transparan, profesional, dan dipercaya masyarakat,” tutup Andhy Sanjaya. (*/rnc)