Aktivis NTT Aldi Mooy Kritisi Safari Politik Jokowi di NTT, Sebut Rakyat Butuh Solusi bukan Panggung Politik

Kupang, RakyatNTT.ID – Aktivis Nusa Tenggara Timur (NTT), Aldi Mooy, menyatakan penolakannya terhadap agenda safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang dijadwalkan berlangsung di NTT selama beberapa hari mulai akhir Juli 2026.

Baca Juga:Angela Tanoesoedibjo Ungkap Rahasia Kebangkitan Perindo, Belajar dari Timnas Norwegia

Menurut Aldi, kunjungan tersebut tidak dapat menghapus berbagai kritik dan persoalan yang menjadi catatan selama satu dekade pemerintahan Joko Widodo.

“Bagi kami, rakyat NTT tidak membutuhkan panggung politik. Yang dibutuhkan adalah jawaban atas persoalan yang masih dirasakan masyarakat,” ujar Aldi dalam pernyataan yang diterima, Rabu (29/7/2026).

Soroti Persoalan yang Masih Dihadapi NTT

Aldi menilai hingga saat ini masyarakat NTT masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari tingginya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan, hingga pemerataan pembangunan.

Baca Juga:Partai Perindo Gelar Bimtek Nasional 2026, Perkuat Kapasitas 380 Anggota DPRD untuk Dorong Ekonomi Kerakyatan

Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar agenda kunjungan politik.

“Faktanya, NTT hingga kini masih menghadapi tantangan besar berupa kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan pembangunan yang belum merata. Persoalan-persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai,” katanya.

Nilai Safari Politik Lebih Bermuatan Agenda Politik

Selain menyoroti kondisi di NTT, Aldi juga mengaitkan penilaiannya dengan berbagai kontroversi yang menurutnya mewarnai pemerintahan Joko Widodo di tingkat nasional.

Baca Juga:Mutasi Kepala Sekolah SMA/SMK di NTT Diminta Berbasis Merit, DPRD Tolak Politisasi Jabatan

Ia menyebut sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian publik, di antaranya polemik perubahan aturan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, kualitas demokrasi, penegakan hukum, hingga berbagai kebijakan publik yang memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

Berdasarkan penilaian tersebut, Aldi menilai safari politik Jokowi di NTT lebih tepat dipandang sebagai agenda politik dibandingkan upaya menjawab kebutuhan masyarakat.

“Empat hari berkeliling NTT tidak akan menghapus sepuluh tahun kritik yang telah tercatat dalam sejarah,” tegasnya.

Baca Juga:Mutasi Kepala Sekolah SMA/SMK di NTT Diminta Berbasis Merit, DPRD Tolak Politisasi Jabatan

Minta Fokus pada Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Lebih lanjut, Aldi menegaskan bahwa masyarakat NTT membutuhkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar kegiatan yang bersifat simbolis.

Menurutnya, daerah ini memerlukan keadilan pembangunan, investasi yang berpihak kepada masyarakat, penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda, serta keberpihakan nyata terhadap kelompok masyarakat kecil.

“NTT bukan panggung untuk memperbaiki citra. NTT adalah daerah yang membutuhkan keadilan pembangunan, investasi yang berpihak kepada rakyat, lapangan kerja bagi generasi muda, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil,” ujarnya.

Penolakan Disebut Bagian dari Hak Konstitusional

Aldi menegaskan bahwa sikap penolakan yang disampaikannya merupakan bentuk penyampaian pendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Ia menilai kritik terhadap kebijakan maupun agenda politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tidak boleh dipahami sebagai bentuk kebencian terhadap individu tertentu.

“Penolakan ini adalah bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Kritik bukanlah kebencian. Kritik adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan demokrasi dan masa depan Nusa Tenggara Timur,” tutupnya. (rnc)