PON XXII 2028 di NTT dan NTB tanpa Venue Baru, Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Anggaran

Selain menyoroti efisiensi pembangunan infrastruktur, Erick Thohir juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat tata kelola keuangan.

Baca Juga:Wali Kota Kupang Lantik 148 Pejabat, Tekankan Integritas hingga Pelayanan tanpa Pungli

Penyerahan SK tuan rumah lebih awal dilakukan untuk memastikan sinkronisasi anggaran antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun utang setelah PON berakhir.

“Kita ingin memastikan PON ini berjalan baik secara penyelenggaraan dan administratif. Saya tidak mau ada isu di kemudian hari. Faktanya, masih ada persoalan dari penyelenggaraan PON sebelumnya di mana anggaran pusat sudah turun, tetapi di daerah belum sinkron,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan kesiapan fiskal daerahnya dalam mendukung penyelenggaraan PON XXII. Pemerintah Provinsi NTT disebut telah menyiapkan anggaran secara bertahap hingga tahun 2028 dengan total mencapai Rp250 miliar.

Baca Juga:NTT Dapat Tambahan DAU Rp17,4 M, Gubernur Melki: Kado Istimewa untuk Penguatan Fiskal

“Kami pastikan seluruh kewajiban untuk NTB, NTT, dan Jakarta akan aman dan tuntas sebelum penutupan tahun 2028,” kata Melki Laka Lena.

Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas olahraga di wilayah timur, Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditetapkan sebagai pendukung utama atau support system penyelenggaraan PON XXII 2028.

Gubernur DKJ Pramono Anung menyatakan kesiapan penuh Jakarta dengan menyediakan ratusan fasilitas olahraga yang telah memenuhi standar internasional.

Baca Juga:45 Dokter Baru Undana Resmi Disumpah, Siap Mengabdi di Wilayah 3T NTT