Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Kupang, RakyatNTT.ID – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Kupang.
Kelangkaan tersebut dilaporkan terjadi di beberapa titik sepanjang Jalan Timor Raya, mulai dari SPBU Tanah Merah, Oebelo hingga Naibonat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh GMKI Kupang dari masyarakat setempat, stok Pertalite di sejumlah SPBU tersebut telah kosong selama kurang lebih tiga hari terakhir.
Kondisi ini menyebabkan antrean panjang kendaraan, kesulitan masyarakat memperoleh bahan bakar, hingga mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Tidak hanya di SPBU, sebagian besar kios penjual bensin eceran di sepanjang Jalan Timor Raya, mulai dari wilayah Tilong, Tanah Merah, Oebelo hingga Naibonat, juga dilaporkan kehabisan stok.
Para pengecer yang selama ini menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan BBM dalam kondisi mendesak kini tidak lagi memiliki persediaan untuk dijual.
Ketua GMKI Cabang Kupang, Andraviani F. U. Laiya, Selasa (2/6/2026), mengatakan persoalan tersebut harus segera ditangani secara serius oleh pihak terkait, khususnya Pertamina sebagai penyedia dan penyalur BBM bersubsidi.
“Kelangkaan Pertalite yang terjadi selama beberapa hari terakhir tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Masyarakat Kabupaten Kupang sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ketika pasokan terganggu, maka dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, para petani, nelayan, pengemudi angkutan, pelaku UMKM, hingga pekerja yang bergantung pada transportasi,” ujarnya.
Menurut Andraviani, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai penyebab terjadinya kelangkaan tersebut. Ia meminta Pertamina tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah Nusa Tenggara Timur.
“Kami mendesak Pertamina untuk segera menjelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada gangguan distribusi, keterlambatan pasokan, atau persoalan lain yang menyebabkan stok Pertalite kosong di sejumlah SPBU. Transparansi informasi sangat penting agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian,” tegasnya.
GMKI Kupang juga meminta DPRD Kabupaten Kupang dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk turun tangan melakukan pengawasan terhadap persoalan tersebut.
Menurut organisasi kemahasiswaan itu, fungsi kontrol dan pengawasan legislatif perlu dijalankan secara maksimal guna memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
Andraviani menegaskan bahwa kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi masyarakat. Ketika BBM sulit diperoleh, biaya transportasi berpotensi meningkat, aktivitas usaha terganggu, dan daya beli masyarakat dapat menurun.
“Ketersediaan BBM adalah kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, pemerintah dan Pertamina harus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke daerah-daerah. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya koordinasi dan pengawasan,” katanya.
GMKI Kupang menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi energi di NTT.
Sebagai wilayah yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat, Kabupaten Kupang dinilai tidak seharusnya mengalami kelangkaan BBM dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya penjelasan resmi kepada publik.
Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, GMKI Kupang menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari pihak terkait.
Mereka berharap Pertamina segera menormalkan pasokan Pertalite di seluruh SPBU yang terdampak dan memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Negara harus hadir ketika kebutuhan dasar masyarakat terganggu. Masyarakat tidak boleh dibiarkan mengantre berjam-jam atau mencari BBM dari satu SPBU ke SPBU lainnya hanya untuk mendapatkan beberapa liter Pertalite. Ini adalah persoalan pelayanan publik yang harus menjadi perhatian bersama,” tutup Andraviani. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan