Bupati Kupang Tantang DPRD Pangkas Dana Pokir demi Bayar Gaji PPPK dan Hak ASN

Langkah tersebut, menurut Yosef, dilakukan demi memprioritaskan pembayaran hak-hak ASN dan PPPK.

Baca Juga:Kabar Baik Korban Gempa NTT, Rumah Rusak Dapat Bantuan Rp15 Juta hingga Rp70 Juta

Minta Polemik Tidak Dijadikan Komoditas Politik

Menutup keterangannya, Yosef Lede meminta semua pihak untuk tidak menjadikan persoalan keterlambatan pembayaran hak PPPK dan ASN sebagai alat kepentingan politik yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan secara bijaksana.

“Tenaga PPPK ini adalah adik-adik dan anak-anak kita yang dulu kita perjuangkan bersama dari jalur honorer. Tidak mungkin kita tidak mengasihi mereka. Kami sedang berjuang siang dan malam agar seluruh hak mereka bisa dibayarkan secara penuh,” ujarnya.

Baca Juga:Update Gempa NTT: 70 Orang Meninggal dan 40.040 Warga Mengungsi

Pemerintah Kabupaten Kupang, lanjut Yosef, terus berupaya mencari solusi terbaik agar pembayaran gaji PPPK, THR, dan gaji ke-13 ASN dapat segera direalisasikan tanpa mengganggu keberlangsungan program pembangunan daerah. (rnc)