Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Peran DPRD Kabupaten Sumba Tengah juga menjadi sangat penting dalam konteks ini. Sebagai lembaga pengawas, DPRD seharusnya aktif mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Rapat Dengar Pendapat (RDP) bisa menjadi ruang untuk membuka tabir persoalan sekaligus mencari solusi bersama. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut nasib banyak orang.
Yang tidak kalah penting adalah komitmen moral dari para pengambil kebijakan. Para PPPK Paruh Waktu bukan angka dalam data statistik. Mereka adalah individu yang memiliki keluarga, kebutuhan hidup, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Menunda kepastian bagi mereka sama saja dengan menunda keadilan.
Kita juga perlu melihat persoalan ini sebagai cerminan dari wajah birokrasi kita. Apakah birokrasi hadir untuk melayani, atau justru menjadi labirin yang mempersulit? Persoalan PPPK Paruh Waktu di Sumba Tengah ini seharusnya menjadi bahan evaluasi, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi pemerintah pusat.
Harapan tentu masih ada. Dengan adanya perhatian publik, dorongan dari DPRD, serta kesadaran dari pemerintah daerah, persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan keberanian untuk bertindak.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
