Kendati demikian, dia menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok bahan pangan di daerah. Simon pun mengingatkan, agar anggaran yang dialokasikan tidak justru mengalir ke luar daerah (capital flight), melainkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Jangan sampai bahan pangan justru didatangkan dari luar daerah. Ini harus menjadi peluang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal untuk berkembang,” tegasnya.

Sementara terkait keberadaan SPPG di desa-desa, Simon Petrus Kamlasi mengatakan akan iku memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan pemerintah akan berputar di tingkat lokal tanpa perantara. “Program MBG di NTT ditargetkan mampu menyerap anggaran hingga Rp 8 triliun per tahun. Karena itu, percepatan pelaksanaan program harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh. Apalagi program ini berskala besar dengan target penerima manfaat mencapai lebih dari 80 juta orang secara nasional,” sebutnya.

Di akhir paparannya, Simon Petrus Kamlasi mengungkapkan, sebanyak 61 juta orang telah merasakan manfaat program tersebut. Ia pun optimis, dengan dukungan digitalisasi sistem, pelaksanaan program ke depan akan semakin baik dan transparan. “Dampak positif program ini mulai dirasakan masyarakat. Petani sayur, peternak ayam, hingga pelaku usaha pangan lokal, mulai melihat peluang peningkatan ekonomi seiring hadirnya SPPG di wilayah mereka. Kalau ini berjalan optimal, masyarakat akan terdorong untuk terus berproduksi, karena ada kepastian pasar. Inilah yang kita harapkan, program ini tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah,” pungkasnya. (rnc/16)