Menurutnya, meskipun terdapat sekira 26 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program ini, koordinasi di lapangan perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih optimal. “Koordinasi pusat dan daerah harus kita perkuat, karena kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah tidak bisa berjalan sendiri, tanpa dukungan pemerintah daerah,” ujarnya.

Simon Petrus Kamlasi menjelaskan, struktur pelaksana program di daerah bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang harus bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Sinergi ini penting, agar seluruh fungsi kementerian dan lembaga dapat berjalan efektif dalam mendukung pelaksanaan program.

Dikatakannya, sejumlah masukan dari Pemerintah Kabupaten Kupang akan dibawa ke tingkat pusat, guna dibahas lebih lanjut. Salah satunya, terkait optimalisasi fungsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

“Dalam pelaksanaan di lapangan, saya mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, terkait variasi makanan yang harus tetap memperhatikan kearifan lokal, tanpa mengurangi standar nilai gizi. Kedua, aspek penyajian makanan yang harus menarik, higienis, dan berkualitas. Program MBG ini bukan sekadar memberi makan, tetapi menjadi bagian dari kurikulum makan bagi anak-anak. Mereka belajar langsung tentang konsep 4 Sehat 5 Sempurna dalam kehidupan sehari-hari,” papar Simon Petrus Kamlasi.