Ende, RakyatNTT.ID – Kapolres Ende AKBP Yudhi Franata memimpin upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dua personelnya, yakni Aipda DP dan Bripda OPA, pada Rabu (15/4/2026).

Baca Juga:Petani di Sikka Ditemukan Meninggal di Rumah, Polisi Selidiki Rangkaian Peristiwa

Upacara PTDH tersebut dilaksanakan secara in absentia tanpa kehadiran kedua anggota yang diberhentikan. Sebagai simbol, foto kedua personel dihadirkan dan dibawa ke depan peserta upacara sebelum diberi tanda silang oleh Kapolres.

Berdasarkan Keputusan Kapolda NTT

Dilansir dari digtara.com, PTDH terhadap Aipda DP, anggota Satsamapta Polres Ende, dilakukan berdasarkan Keputusan Kapolda NTT Nomor KEP/272/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026. Ia dinilai melanggar sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 13 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Iklan

Selain itu, pelanggaran juga mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

pengrusakan TTS
Baca Juga:Polisi Selidiki Pengrusakan 32 Rumah di TTS, Kapolres: Pelaku Akan Diproses Sesuai Hukum

Sementara itu, PTDH terhadap Bripda OPA, anggota Dalmas Satsamapta Polres Ende, dilakukan berdasarkan Keputusan Kapolda NTT Nomor KEP/281/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026, dengan dasar pelanggaran aturan yang serupa.

Proses Panjang dan Sesuai Prosedur

Kapolres Ende menegaskan bahwa keputusan PTDH tidak diambil secara instan, melainkan melalui proses panjang dan pertimbangan matang sesuai koridor hukum yang berlaku di institusi Polri.

“Keputusan ini telah melalui tahapan yang panjang dan berpedoman pada aturan serta asas yang berlaku di lingkungan Polri,” tegas AKBP Yudhi Franata.

Baca Juga:Harapan Kubu PT AGS Jelang Putusan Eks Komut, Bildat Thonak: Ulah Terdakwa, Perusahaan Rugi Rp152 M

Suasana Haru Iringi Upacara

Upacara berlangsung dengan suasana haru. Para anggota yang hadir menyaksikan prosesi simbolis pemecatan melalui pengusungan foto kedua personel yang diberhentikan.

Kapolres mengakui secara pribadi merasa berat dan sedih harus mengambil keputusan tersebut. Namun, langkah tegas ini dinilai penting untuk menjaga disiplin dan integritas institusi Polri.

Penegakan kode etik dan aturan internal diharapkan dapat menjadi peringatan bagi seluruh anggota agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas. (*/rnc)

Baca Juga:Harapan Kubu PT AGS Jelang Putusan Eks Komut, Bildat Thonak: Ulah Terdakwa, Perusahaan Rugi Rp152 M