Ruteng, RakyatNTT.ID – Di tengah hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari, momentum Jumat Agung Manggarai 2026 dipastikan akan terasa berbeda. Pemerintah Kabupaten Manggarai secara resmi menyatakan komitmennya untuk tidak hanya memberikan imbauan, tetapi terjun langsung menjemput tradisi keheningan yang telah menjadi akar spiritual masyarakat selama bertahun-tahun.

pramuka ende
Baca Juga:Kontingen Pramuka Ende Dipastikan Berangkat ke Jamnas XII 2026, Pemkab Siapkan Rp100 Juta

Langkah konkret ini ditegaskan oleh Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A., dalam rapat pemantapan bersama Keuskupan Ruteng, tokoh agama, dan aparat keamanan yang digelar di Aula Benedic Hall Cewonikit (BHC) Paroki St. Vitalis Cewonikit baru-baru ini.

Kebijakan Pemerintah yang Selaras dengan Umat

Bupati Hery menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah daerah tahun ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam mendukung kebutuhan spiritual masyarakat. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengambil peran aktif guna memperkuat pelaksanaan prosesi suci ini.

Iklan

“Keterlibatan itu juga berdampak pada pengaturan hal-hal yang mungkin menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Manggarai yang selama ini belum berjalan secara optimal,” tegas Bupati Hery.

Baca Juga:Lepas Kontingen Jambore Nasional XII, Gubernur Minta Tunjukkan Karakter Orang NTT yang Disiplin dan Toleran

Fokus utama dari kebijakan ini adalah penguatan internal. Pemerintah ingin memastikan bahwa pada hari tersebut, suasana keheningan yang dibutuhkan umat benar-benar tercipta tanpa gangguan aktivitas komersial yang berlebihan.

Aturan Operasional SPBU dan Swalayan

Salah satu tindakan nyata yang diusulkan oleh Bupati adalah pengaturan jam operasional fasilitas umum, seperti SPBU dan toko swalayan. Agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengganggu kekhusyukan Jumat Agung, ia mengusulkan agar fasilitas tersebut melayani hingga tengah malam sebelum hari H.