Jakarta, RakyatNTT.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk tahun pajak 2025.

Baca Juga:Rupiah Melemah ke Rp17.979 per Dolar AS, Sentimen Geopolitik Timur Tengah jadi Tekanan

Semula, batas pelaporan SPT ditetapkan pada 31 Maret 2026. Namun, kini diperpanjang hingga akhir April 2026, sekaligus menyamakan batas waktu pelaporan dengan Wajib Pajak Badan.

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk relaksasi untuk masyarakat, mengingat akhir Maret bertepatan dengan libur panjang serta cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah yang berpotensi menghambat pelaporan pajak.

Iklan

Purbaya mengungkapkan dirinya sempat mengira kebijakan tersebut telah lebih dahulu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto.

rupiah
Baca Juga:Kredit Perbankan Tumbuh 12,67 Persen pada Juni 2026, BI Ungkap Masih Ada Rp2.490 Triliun Kredit Belum Dimanfaatkan

“Batas lapor SPT boleh kayak gitu (disamakan sama WP Badan pada akhir April), Bimo bukannya sudah ngomong lama itu?” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyoroti progres pelaporan SPT yang masuk. Ia meminta laporan jumlah wajib pajak yang telah melapor serta sisa yang belum menyampaikan kewajibannya.

“Sekarang sudah berapa yang lapor? Berapa yang sudah masuk? Masuk kurang berapa? Enam juta lagi? Pak Sekjen bikin ya (aturan) akhir April,” tegasnya.

bank NTT dan undana
Baca Juga:Undana dan Bank NTT Resmikan Kerja Sama Strategis, Perkuat Layanan Keuangan hingga Pemberdayaan UMKM di NTT

Ia pun menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk segera menyusun dan merampungkan payung hukum sebagai dasar resmi perpanjangan tenggat waktu tersebut.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memang telah membuka peluang evaluasi terhadap batas waktu pelaporan SPT. Pertimbangan utama adalah tingginya mobilitas masyarakat menjelang mudik Lebaran yang dapat mengganggu kepatuhan administrasi pajak.

Bimo menyatakan pihaknya akan memantau tren pelaporan satu minggu sebelum Lebaran sebelum mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Keuangan.

bank NTT dan undana
Baca Juga:Undana dan Bank NTT Resmikan Kerja Sama Strategis, Perkuat Layanan Keuangan hingga Pemberdayaan UMKM di NTT

Namun, dengan adanya persetujuan langsung dari Menkeu Purbaya, kebijakan perpanjangan batas lapor SPT hingga akhir April 2026 kini telah resmi diberlakukan.

“Kita sudah siap antisipasi tergantung level of confidence satu minggu sebelum Lebaran. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Menteri untuk minta izin,” ujar Bimo sebelumnya. (*/rnc)