Di sisi lain, ia mengakui bahwa sektor pendidikan di NTT masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan mutu antarwilayah, keterbatasan akses pendidikan, serta rendahnya capaian literasi dan numerasi. Selain itu, dinamika dunia kerja menuntut lulusan yang adaptif dan kompetitif.

Dalam konteks tersebut, Melki menegaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah harus berbasis kinerja. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, prestasi siswa, penurunan angka putus sekolah, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu, Gubernur juga menyoroti pentingnya pemanfaatan hasil asesmen pendidikan, termasuk Tes Kemampuan Akademik (TKA), sebagai dasar perumusan kebijakan di tingkat sekolah.

Iklan

“Hasil TKA harus dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan langkah perbaikan yang konkret,” ujarnya.

Selain itu, seluruh kepala sekolah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja. Evaluasi akan dilakukan secara berkala, dan kepala sekolah yang tidak menunjukkan kinerja optimal dalam dua tahun akan ditindaklanjuti.

Dalam arah kebijakan pendidikan, Pemerintah Provinsi NTT juga terus mendorong program One School One Product (OSOP) untuk memperkuat pendidikan berbasis potensi lokal. Program ini bertujuan menjadikan sekolah sebagai pusat kreativitas dan inovasi.