Fiskal Terbatas, Pemprov NTT Usul Perbaikan Infrastruktur di Amfoang ke Pempus

Kupang, RakyatNTT.ID – Infrastruktur di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, masih memprihatinkan. Jembatan roboh, jalan rusak berat dan berlumpur, masyarakat terisolir, adalah cerita klasik dari Amfoang, yang entah kapan akan berakhir. Persoalan ini jadi masalah terbesar dalam upaya menggerakkan perekonomian desa. Juga berimbas pada urusan pendidikan, kesehatan dan urusan lainnya.

Baca Juga:Undana Siapkan Pontuak Festival, Momentum Konsolidasi Alumni dan Mahasiswa

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena saat diwawancara, Minggu (8/3/2026), mengatakan, masalah infrastruktur, kesehatan dan pendidikan serta perekonomian di wilayah Amfoang menjadi hal prioritas bagi Pemprov NTT. Namun, kendala yang dihadapi pemerintah saat ini adalah kondisi fiskal daerah yang tidak cukup untuk merealisasikan sejumlah pembangunan di daerah itu.

Menurut Melki, di bidang kesehatan, sudah terbangun RSU Pratama, serta perbaikan beberapa puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus APBN beberapa tahun lalu. Meski demikian, masih diperlukan optimalisasi peran dari setiap fasilitas layanan kesehatan tersebut.

Di bidang pendidikan, lanjut Melki, Pemprov NTT tetap mendukung terlaksananya perbaikan maupun pembangunan gedung dan sarana prasarana sekolah di jenjang SMA/SMK.

Baca Juga:Kebakaran Hebat di Tetaf TTS, Mebeler dan Lima Kios Sembako Hangus Terbakar

“Kami mendukung perbaikan gedung dan sarana sekolah SMA/SMK yang menjadi tugas Pemprov NTT secara berkala sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Melki.

Sementara untuk infrastruktur seperti jalan dan jembatan, Melki mengaku kebutuhan ini akan diusulkan Pemprov kepada Presiden Prabowo guna mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat.

“Pembangunan infrastruktur juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita berusaha memasukkan dalam prioritas inpres (Instruksi Presiden) jalan daerah tahun ini untuk dibantu melalui APBN,” jelasnya.

Baca Juga:Dies Natalis ke-19, IAKN Kupang Target Bertransformasi jadi Universitas dalam 2-3 Tahun

Terkait polemik batas negara RI-RDTL di Naktuka atau segmen Noelbesi-Citrana yang belum juga tuntas, Melki Laka Lena menyebut persoalan ini juga perlu menjadi perhatian serius. Sebab dengan belum jelasnya kesepakatan batas negara, berpengaruh pada proses pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Oepoli. Bahkan, polemik ini pun telah menimbulkan gesekan sosial antara masyarakat perbatasan RI dan RDTL.

“Terkait batas negara, bersama Kemenku dan Kemhan plus Mabes TNI, Pemkab Kupang plus Pemkab TTU terus dilakukan dialog dengan pihak negara RDTL untuk sepakati batas negara. Semoga selesai dalam waktu dekat,” ungkapnya.

Senada dengan Gubernur Melki, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma juga menyentil soal tantangan fiskal daerah. Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang mengalami efisiensi, jadi tantangan baru semua pemda termasuk NTT untuk menjawab berbagai kebutuhan daerah.

Baca Juga:Sengketa Batas Penfui Timur Kembali Mencuat, Warga Bingung Urus Administrasi Tanah

“Kendala pembangunan infrastruktur saat ini adalah ketersediaan anggaran pada APBD NTT,” terangnya.

Kendati terkendala keuangan daerah, Johni Asadoma mengaku bahwa Pemprov tetap menjadikan Amfoang sebagai prioritas pembangunan. Oleh karena itu dia berharap masyarakat Amfoang tetap mendukung kinerja Pemprov NTT agar bisa berupaya secara maksimal menjawab kebutuhan di Amfoang.

“Kita kepingin semua jalan diaspal, tapi karena kita punya kondisi fiskal sekarang rendah, kita berupaya secara bertahap. Sabar-sabar lah,” katanya.

Terkait masalah batas negara, Johni mengatakan, Pemprov NTT sudah melaporkan hal itu kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

“Itu menjadi domain pemerintah pusat. Saya rasa perlu ada dialog lagi antara Pemerintah RI dan Pemerintah Timor Leste,” ungkapnya. (rnc04)