Jakarta, RakyatNTT.ID – Peristiwa memilukan yang menimpa seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pena, menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.

Berton
Baca Juga:Update Gempa NTT: Korban Tewas Bertambah jadi 75 Orang, Jumlah Pengungsi Tembus 92.735 Orang

Tragedi ini tak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga membuka kembali persoalan rapuhnya perlindungan negara terhadap hak-hak dasar anak.

Ketua Umum Afirmasi Indonesia, Firda Riwu Kore, menilai kejadian tersebut harus menjadi refleksi serius bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan.

Iklan

“Kehilangan satu nyawa tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa. Negara tidak boleh absen ketika seorang anak sampai merasa tidak memiliki harapan,” ujar Firda, Rabu (4/2/2026).

Baca Juga:Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu akan Diangkat jadi Penuh Waktu, Guru PPPK Berpeluang jadi PNS

Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Firda, tragedi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sistem pendidikan nasional, khususnya dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kita harus merefleksikan diri, bagaimana sebenarnya sistem pendidikan kita saat ini. Apakah sudah benar-benar universal dan menghadirkan keadilan sosial bagi semua anak Indonesia,” tutur Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Perindo tersebut.