Kupang, RakyatNTT.ID – Komisi I DPRD Kota Kupang melontarkan kritik tajam terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait ketimpangan alokasi anggaran yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan kelurahan.

Baca Juga:Data Lengkap Target Pendapatan dan Belanja 22 Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2026

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Deddy Patiwua, Rabu (11/2/2026), menyusul hasil kunjungan kerja yang menemukan berbagai persoalan serius di tingkat kelurahan.

Fasilitas Kelurahan Memprihatinkan

Dedy mengungkapkan, hampir seluruh kantor kelurahan mengalami keterbatasan fasilitas yang cukup ekstrem. Mulai dari infrastruktur bangunan yang rusak hingga ketiadaan peralatan dasar seperti printer, jaringan Wi-Fi, hingga lemari arsip.

Iklan

Kondisi ini dinilai menghambat pelayanan publik karena para lurah dan staf bekerja dalam keterbatasan.

Baca Juga:Dorong Ekonomi Daerah, Pemkab Nagekeo Kejar Anggaran Pusat

“Lebih memprihatinkan lagi, keterbatasan aset seperti printer memaksa staf kelurahan harus mencari tempat pencetakan dokumen di luar kantor hanya untuk menyelesaikan urusan surat-menyurat masyarakat,” ungkap Dedy.

Legislator asal PAN tersebut mengaku prihatin karena kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik justru terkesan dianaktirikan. Situasi menjadi semakin krusial saat musim penghujan, ketika kondisi gedung yang tidak layak mengganggu kenyamanan masyarakat yang datang mengurus administrasi.