Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Oelamasi, RakyatNTT.ID – Kisah pilu puluhan ribu warga di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, kini berubah menjadi harapan besar akan satu hal mendasar, yakni akses transportasi darat yang layak.
Hingga saat ini, ruas jalan berstatus jalan provinsi yang membentang dari Kecamatan Fatuleu Barat hingga empat kecamatan di wilayah Amfoang belum juga menjadi prioritas penanganan Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Berbagai keluhan masyarakat berhasil dihimpun RakyatNTT.ID. Tomi, warga Desa Soliu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap kondisi infrastruktur yang dinilai diabaikan negara.
“Kami di Amfoang seperti bukan prioritas. Padahal setiap tahun kami tetap bayar pajak, baik pajak bumi dan bangunan maupun pajak kendaraan. Tapi jalan dari Fatuleu Barat sampai ke Amfoang ini sudah terlalu lama tidak diperhatikan,” ujarnya.
Jalan Rusak-Jembatan Ambruk Hambat Mobilitas
Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan Camat Amfoang Barat Daya, Agus Y. Purwanto, yang menjelaskan bahwa buruknya akses jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemprov NTT telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.
Ia menyebutkan, kendaraan roda empat sangat sulit melintas akibat kerusakan jalan, ditambah sejumlah sungai yang tidak dapat dilewati saat musim hujan karena debit air yang tinggi.
“Di Fatuleu Barat ada Kali Siumolo yang sering meluap. Kondisi diperparah dengan ambruknya Jembatan Termanu dan Kapsali di Amfoang Barat Daya. Belum lagi warga harus melintasi Kali Ta’en untuk menuju Amfoang Barat Laut. Ini sangat parah dan menghambat distribusi barang serta mobilitas penduduk,” jelasnya.
Harga Sembako Melonjak
Agus menambahkan, persoalan infrastruktur ini juga berdampak langsung pada ketersediaan dan harga bahan pokok. Warga terpaksa membeli sembako dengan harga jauh di atas standard karena terhambatnya distribusi.
“Kami mohon atensi dari Pemprov NTT karena jalan ini berstatus jalan provinsi. Kerusakan jalan dan jembatan sangat mempengaruhi harga sembako dan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Dinas PUPR NTT Belum Beri Penjelasan
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, yang dikonfirmasi terkait kondisi jalan dan jembatan tersebut, belum memberikan keterangan resmi. Ia justru meminta awak media menghubungi salah satu kepala bagian, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lanjutan yang diterima.
Kondisi ini menambah keprihatinan warga Amfoang yang berharap janji pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. (rnc04)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
