Eks Wakapolri Nilai Penetapan Roy Suryo Cs Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Mengarah ke Kriminalisasi

“Kalau disebutkan pasti Pasal 55 dan 56. Tidak ada istilah klaster dalam KUHP,” ucapnya.

Baca Juga:PIAR NTT Desak Kapolda Rudi Darmoko Ambil Alih Kasus Dugaan Mafia BBM di Rote Ndao

Lebih lanjut, Oegroseno mengingatkan agar penegakan hukum tidak terkesan mencari pasal dengan ancaman hukuman lebih berat demi kepentingan penahanan.

“Supaya bisa ditahan, dicarikan pasal yang hukumannya berat,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Oegroseno menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan semata-mata untuk perbaikan institusi dan sistem penegakan hukum ke depan.

Baca Juga:Wagub Johni Asadoma Perjuangkan Rp1,6 Triliun untuk Bangun 19 Jalan Strategis dan 7 Jembatan di NTT

“Saya memberikan koreksi itu demi kebaikan Polri, dan demi kebaikan masyarakat ke depan,” tandasnya. (*/rnc)