Eks Wakapolri Nilai Penetapan Roy Suryo Cs Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Mengarah ke Kriminalisasi

“Kalau kita hanya menangkap orang lalu dijadikan tersangka, tidak bisa begitu. Menjadikannya berkas perkara untuk meyakinkan hakim itu susah,” tegasnya.

Baca Juga:PIAR NTT Desak Kapolda Rudi Darmoko Ambil Alih Kasus Dugaan Mafia BBM di Rote Ndao

Ia juga menekankan bahwa dalam hukum pidana, rumusan delik harus jelas dan tidak boleh ditafsirkan secara analogi.

“Kalau perbuatan pidana itu diatur dalam undang-undang secara eksplisit, itu harus dibacakan dan tidak boleh pakai analogi,” ujarnya.

Pertanyakan Mekanisme Restorative Justice

Terkait kemungkinan penerapan Restorative Justice (RJ), Oegroseno mempertanyakan prosedur hukum yang ditempuh. Menurutnya, mekanisme RJ tidak dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan.

Baca Juga:Wagub Johni Asadoma Perjuangkan Rp1,6 Triliun untuk Bangun 19 Jalan Strategis dan 7 Jembatan di NTT

“Harus ada penetapan pengadilan untuk RJ itu. Sebelum ada penetapan pengadilan, tidak bisa langsung ke SP3,” katanya.

Ia juga menyoroti penghentian perkara yang tidak bisa dilakukan secara parsial apabila menyangkut satu peristiwa hukum yang sama.

“Tidak bisa hanya dua yang dihentikan, sementara yang lain tidak,” ujarnya.

Baca Juga:Pemeriksaan Tiga Anggota DPRD TTU dan Dokter Hewan di Kasus Dugaan Intimidasi dr. Icha Ditunda

Mengarah ke Kriminalisasi

Saat ditanya oleh Aiman Witjaksono selaku pemandu acara apakah kasus tersebut merupakan bentuk kriminalisasi, Oegroseno menjawab tegas, “Saya mengarahnya ke situ.”

Ia menilai terdapat persoalan dalam penerapan pasal, termasuk penggunaan Pasal 55 dan 56 KUHP.