Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari kebijakan fiskal pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa empat program stimulus tahun 2025 akan dilanjutkan pada 2026.

BPJS kesehatan
Baca Juga:Kemensos Siapkan Skema Baru BPJS PBI, Desil 1-8 Bakal Ditanggung Pemerintah Pusat dan Daerah

Program tersebut meliputi PPh Final 0,5 persen bagi UMKM hingga 2029, PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata dan industri padat karya, serta diskon iuran JKK dan JKM bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Di tengah tekanan harga komoditas dan gejolak global, APBN dinilai tetap menjalankan peran strategis sebagai peredam guncangan (shock absorber). Sepanjang 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari APBN, sementara pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target.

Iklan

Defisit anggaran hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut dialokasikan untuk pembiayaan berbagai program pembangunan nasional yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa (KUD), serta paket stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Baca Juga:Harga Emas Antam Hari Ini Kamis 5 November 2026 Naik Rp3.000, Tembus Rp2,557 Juta per Gram

Sementara itu, pasar Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan perbaikan kinerja dengan turunnya yield SBN tenor 10 tahun ke level 6,41 persen. Angka ini turun signifikan dibandingkan akhir 2024 yang sempat berada di atas 7 persen, mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia.