Ia menambahkan, praktik demokrasi yang menempatkan suara rakyat sebagai penentu utama seharusnya terus diperkuat, bukan justru dikembalikan pada mekanisme yang berpotensi mengurangi kedaulatan publik.

“Kondisi seperti itu seharusnya tidak lagi terjadi di Indonesia,” pungkas Jamiluddin. (*/rnc)