Ketergantungan partai pada kandidat bermodal besar merupakan bukti kegagalan kaderisasi. Partai gagal memproduksi pemimpin dari dalam, sehingga otoritas politik bergeser ke kekuatan uang. Dalam kondisi ini, mengganti sistem pemilihan kepala daerah tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar. Yang terjadi justru pemindahan arena transaksi politik dari ruang publik ke ruang elite yang lebih sempit.

karikatur
Baca Juga:Ketika Budaya Menjadi Panggung Politik

Pilkada langsung memang tidak mudah dikendalikan. Modal finansial besar tidak selalu menjamin kemenangan, karena pemilih memiliki kebebasan menentukan pilihan. Berbagai survei pilkada menunjukkan bahwa faktor integritas, kejujuran, dan sikap antikorupsi tetap menjadi pertimbangan penting pemilih. Bahkan ketika praktik politik uang terjadi, pemilih tidak selalu menentukan pilihan berdasarkan faktor uang semata. Di situlah esensi demokrasi bekerja.

Menghapus pilkada langsung bukanlah solusi atas mahalnya biaya politik. Langkah tersebut justru berpotensi menjadi jalan pintas untuk menutupi kegagalan partai politik membenahi dirinya sendiri. Jika partai ingin memulihkan harkat dan marwahnya, yang dibutuhkan bukan perubahan sistem pemilihan, melainkan keberanian berkompetisi secara fair, kesiapan menerima kekalahan, kaderisasi yang sungguh-sungguh, serta komitmen menempatkan kehendak rakyat sebagai panglima dalam demokrasi. (*)

Iklan