Kupang, RakyatNTT.ID – Defisit anggaran yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kupang pada Tahun Anggaran 2026 menjadi tantangan serius yang harus segera diselesaikan.

rektor undana dan bupati sarai
Baca Juga:Pemkab Sabu Raijua dan Undana Perbarui MoU, Tingkatkan SDM ASN dan Kembangkan Potensi Daerah Berbasis Riset

Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan tersebut, sekaligus membuka peluang rasionalisasi anggaran, termasuk pada pos belanja DPRD Kabupaten Kupang.

Ditemui RakyatNTT.ID di kompleks Kantor Bupati Kupang, Senin (26/1/2026), Yosef Lede menyatakan bahwa meskipun APBD 2026 mengalami defisit, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk sementara masih berjalan normal.

Iklan

“Dalam kondisi defisit ini, gaji PPPK tetap menjadi prioritas dan sementara masih berjalan normal,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

IMG-20260729-WA0107
Baca Juga:KPK Kampanye Antikorupsi di TTS, Bupati Lioe Ajak Semua Elemen Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi

Menurut Yosef Lede, defisit APBD 2026 harus dijadikan tantangan baru agar Pemkab Kupang tetap bekerja maksimal, baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna mencari solusi pembiayaan.

Anggaran DPRD Berpotensi Dirasionalkan

Bupati Kupang mengungkapkan bahwa efisiensi terhadap sejumlah pos belanja di APBD 2026 sebenarnya telah dilakukan. Namun, apabila kondisi PAD tidak mengalami peningkatan signifikan, rasionalisasi anggaran masih sangat mungkin terjadi, terutama pada beberapa mata anggaran belanja, termasuk anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang.