RIMPAF Nilai Kunjungan Wamen PPPA ke TTS Harus jadi Momentum Koreksi

“Kekerasan terhadap perempuan di TTS bukan karena gelapnya malam, tapi karena gelapnya keberpihakan pejabat publik,” ujar Honing.

Baca Juga:Solidaritas dari TTS untuk Flores, Kapolres Kawal Penyaluran Bantuan Warga

Ia menambahkan, kekerasan terjadi bukan hanya akibat infrastruktur, tetapi karena tidak adanya sistem perlindungan yang berpihak pada korban.

Selama DP3A dan UPTD PPA tidak memiliki dukungan politik serta moral yang kuat, maka setiap laporan baru hanya akan menambah panjang daftar kegagalan.

Desakan RIMPAF untuk Reformasi Perlindungan Perempuan dan Anak di TTS

Dalam pernyataannya, RIMPAF TTS mendesak Bupati TTS untuk segera melakukan langkah-langkah konkret berikut:

Baca Juga:Wagub NTT Tinjau Posko Darurat di Manggarai Timur, 12.423 Rumah Terdampak Gempa

• Audit menyeluruh terhadap kinerja DP3A dan UPTD PPA, termasuk membuka seluruh data kasus kekerasan kepada publik.
• Rekrut tenaga psikolog dan konselor profesional untuk pemulihan korban secara holistik.
• Integrasikan layanan hukum, medis, dan psikologis berbasis desa, serta libatkan tokoh adat dan agama dalam pencegahan kekerasan.
• Pastikan transparansi anggaran dan hasil penanganan kasus, agar masyarakat dapat menilai komitmen nyata pemerintah.

“Jika kunjungan Wakil Menteri ini tidak diikuti perubahan struktural, maka janji pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hanya akan berakhir di baliho dan dokumentasi media,” tutup Honing Alvianto Bana. (*/rnc)