Manado, RakyatNTT.ID – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2026 dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Salah satu opsi yang dinilainya paling rasional ialah penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng seusai menjadi narasumber dalam Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” di Aula C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Rabu (19/11/2025).

Menurut Mekeng, Presiden Prabowo Subianto mendorong daerah untuk tidak hanya bergantung pada anggaran pusat, melainkan mulai membuka akses pembiayaan alternatif.

“Presiden mulai melatih daerah untuk mandiri. Jangan hanya mengandalkan APBN. Salah satu alternatif pembiayaan adalah obligasi daerah,” ujar Mekeng.

Ketua Badan Penganggaran MPR RI itu mengingatkan, tanpa diversifikasi pembiayaan, daerah berisiko mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya ikut memengaruhi perekonomian nasional.

Legislator Senayan dari Dapil NTT 1 itu menilai obligasi daerah tidak hanya membuka ruang pembiayaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga membuka peluang investasi bagi publik.