Ia berharap pemerintah telah menyiapkan strategi negosiasi atau restrukturisasi utang dengan pihak China agar tidak menekan APBN.

Saat ini terdapat dua opsi penyelesaian, yaitu:

  • Melunasi utang tanpa melibatkan APBN, misalnya dengan pengambilalihan aset atau infrastruktur.
  • Penyertaan modal tambahan (PMN) bagi PT KAI untuk menutup sebagian utang proyek.

“PKS menilai opsi restrukturisasi utang tanpa menggunakan dana APBN adalah pilihan terbaik, karena pemerintah saat ini sedang fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat,” jelas Handi.

Proyek Belum Tunjukkan Dampak Ekonomi Signifikan

Handi juga menyoroti bahwa proyek kereta cepat belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sepadan dengan besarnya biaya dan beban utang.

“Dampak ekonomi jangka panjang belum terlihat signifikan. Diperlukan waktu dan strategi pengembangan wilayah agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

PKS Ingatkan Pemerintah Soal Proyek Ambisius Berisiko Tinggi

Lebih lanjut, PKS mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada proyek ambisius berbiaya besar yang dapat menimbulkan risiko tinggi bagi keuangan negara.

Handi menekankan pentingnya skala prioritas pembangunan yang berpihak pada kebutuhan rakyat serta memperkuat fundamental ekonomi nasional.