Denpasar, RakyatNTT.ID — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) secara resmi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan relaksasi ketentuan ekuitas minimum bagi industri asuransi umum.

20260904_235800
Baca Juga:Dari Pekerjaan Standar hingga Interior Minimalis, Sumba Furniture Kini Hadir di Tambolaka dan Layani Pesanan Custom

Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Umum AAUI, Budi Herawan, di sela gelaran Indonesia Rendezvous yang berlangsung di Nusa Dua, Badung, Bali.

Aturan ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar sendiri wajib dipenuhi oleh seluruh perusahaan asuransi paling lambat akhir tahun 2026.

Iklan

AAUI: Kondisi Ekonomi Belum Mendukung

Menurut Budi Herawan, permohonan relaksasi bukan tanpa alasan, melainkan karena kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya mendukung pemulihan industri asuransi.

Baca Juga:IHSG Menguat di Awal Sesi, Transaksi Saham Tembus Rp1,1 Triliun

“Secara resmi kami mohon konsiderasi regulator OJK untuk relaksasi. Kami bukan cengeng, tapi karena kondisi ekonomi seperti ini,” ujar Budi.

AAUI mencatat, pendapatan premi industri asuransi umum sepanjang semester I-2025 hanya mencapai Rp58,5 triliun, tumbuh 5,8 persen.

Angka ini jauh melambat dibanding periode yang sama tahun 2024, yang mencatatkan pertumbuhan 18,4 persen.

Baca Juga:Rupiah Menguat ke Rp17.679 per Dolar AS, Pasar Cermati Konflik AS-Iran dan Kebijakan The Fed

Regulasi Ekuitas Minimum dan Tingkat Kepatuhan

Aturan ekuitas minimum ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.