Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun hingga akhir tahun 2026.

Baca Juga:Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.948 per Dolar AS, Konflik AS-Iran dan Investasi Domestik jadi Sorotan

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa syarat penerima insentif tetap sama seperti sebelumnya.

“PPN DTP 100 persen berlaku untuk rumah komersial dengan harga maksimal Rp5 miliar, namun hanya Rp2 miliar pertama yang mendapat fasilitas penuh. Kebijakan ini diperpanjang hingga akhir 2026,” ujar Febrio di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Iklan

Masuk RAPBN 2026

Febrio menambahkan, kebijakan insentif tersebut sudah dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah menargetkan pemberian insentif untuk 770.000 unit perumahan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan PPN DTP.

sidang dewan
Baca Juga:Pemprov NTT Prioritaskan SDM, Layanan Dasar dan Ekonomi pada APBD 2027, Pendapatan Daerah Diproyeksi Rp5,2 Triliun
  • BSPS: 40.000 unit
  • FLPP: 350.000 unit
  • PPN DTP rumah komersial: 40.000 unit

“Jadi total tahun depan 770.000 unit sudah masuk di APBN 2026,” tambah Febrio.

Aturan dan Implementasi

Kemenkeu juga tengah menyiapkan regulasi baru sebagai tindak lanjut dari program ini, meski secara prinsip tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Sri Mulyani.