Jakarta, RakyatNTT.ID – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes dan PDT) resmi menetapkan mekanisme persetujuan kepala desa dalam pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Baca Juga:Ketua Fraksi Golkar MPR RI Apresiasi Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Aturan ini mengatur bahwa maksimal 30% dari pagu anggaran dana desa dapat digunakan sebagai jaminan terakhir apabila Kopdes Merah Putih gagal membayar pinjaman ke bank.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto pada 12 Agustus 2025. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Alhamdulillah setelah harmonisasi, saya menandatangani Permendes ini. Hari ini kami umumkan secara resmi,” ujar Yandri dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Baca Juga:Soeharto Resmi Ditetapkan jadi Pahlawan Nasional

Porsi maksimal 30% dana desa ini akan langsung masuk ke rekening Kopdes Merah Putih jika terjadi gagal bayar. Contohnya, untuk pagu dana desa Rp 400–499 juta, dukungan pengembalian pinjaman maksimal Rp 149 juta per tahun (sekitar Rp 12,5 juta per bulan). Sementara, untuk pagu Rp 1–1,099 miliar, dukungan maksimal Rp 329,99 juta per tahun (sekitar Rp 27,49 juta per bulan).