Kontroversi makin memanas setelah DPR menetapkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. Dengan tambahan ini, penghasilan anggota DPR bisa melampaui Rp100 juta per bulan, menuai kritik publik karena dianggap berlebihan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit.

Kebijakan Baru untuk Efisiensi dan Kepentingan Rakyat

Keputusan pencabutan tunjangan DPR dan moratorium perjalanan luar negeri dianggap sebagai langkah awal reformasi. Publik menilai langkah ini sebagai upaya pemerintah bersama legislatif untuk menekan pemborosan anggaran negara sekaligus mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap DPR. (*/rnc)