Kita belum selesai membangun “rumah Indonesia” yang adil bagi semua. Di NTT, Maluku, Papua dan sebagian wilayah pedalaman Kalimantan atau Sulawesi, warga negara masih merasa sebagai penonton dari pesta pembangunan. Jika sebagian bangsa merasa tak ikut memiliki republik ini, maka semboyan “bersatu” kehilangan maknanya.

oktavianus birru
Baca Juga:Merawat Kehidupan dalam Kasih Kristus: “Menakar Arah Pelayanan Gereja Kristen Sumba di Tengah Luka Serta Pergumulan Umat dan Tanah Sumba”

2. Berdaulat: Antara Simbol dan Realitas

Kedaulatan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan asing secara politik, tetapi juga merdeka dalam berpikir, mengambil keputusan, dan menentukan arah pembangunan nasional tanpa tekanan eksternal. Sayangnya, di banyak sektor, kedaulatan kita masih semu.

Dalam bidang ekonomi, kita masih tergantung pada investasi asing dan ekspor komoditas mentah. Tanah dan tambang dikuasai oleh korporasi besar, seringkali tanpa keberpihakan nyata pada masyarakat lokal. Dalam bidang pangan, ketergantungan pada impor masih tinggi, mengancam kedaulatan pangan. Di sektor digital, data warga negara dan ruang digital dikuasai platform global, sementara regulasi nasional kerap tertinggal.

Iklan

Kedaulatan yang sejati bukan hanya pada lambang atau pidato resmi, tetapi pada kemampuan bangsa ini mengelola sumber dayanya sendiri, menentukan arah kebijakan berdasarkan kebutuhan rakyat, dan menjaga marwah negara dari intervensi kepentingan luar.

ernestus-2
Baca Juga:Berhala Baru di Atas Air Mata Semau

3. Rakyat Sejahtera: Janji yang Belum Tuntas

Kesejahteraan adalah tujuan utama kemerdekaan, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: “… untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”
Namun delapan puluh tahun setelah proklamasi, kesenjangan masih nyata. Masih banyak anak-anak yang harus berjalan berkilo-kilometer ke sekolah. Masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, tanpa akses air bersih, sanitasi, atau layanan kesehatan yang layak. Masih ada guru honorer dengan penghasilan di bawah UMR, dan petani yang tak mampu menikmati hasil panennya sendiri. Serta Dosen yang hidup dengan penghasilan setara buruh bahkan dibawah UMR.