PADA tanggal 14 Juli, 2025, ada sesuatu yang baru di Indonesia. Pada hari itu, di 100 lokasi, dari Sabang sampai Merauke, tahap awal kegiatan belajar dan pembelajaran Sekolah Rakyat (SR), dimulai secara serempak. Rinciannya, di Jawa ada 48 SR, Sumatra 22, Silawesi 15, Bali dan NTB serta NTT 4, Kalimantan 4, Maluku 4, dan Papua 3. Ada 395 rombongan belajar atau 9.755 murid pada level SD, SMP, dan SMA. Mereka diajar oleh 1.554 guru dengan 3.390 staf administratif di gedung milik Kementerian Sosial di seluruh Indonesia (Stefanus Arandito, Kompas, 29 Juni, 2025). Bagi yang belum tahu apa itu sekolah rakyat, penjelasan berikut perlu.

SR, gagasan Presiden Prabowo Subianto, adalah sekolah untuk anak-anak dari keluarga miskin (Desil 1) dan yang sangat miskin (Desil 2) sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Tujuannya, menurut Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet, dalam tulisan Stefanus Arandito di Kompas yang saya sebut di atas, untuk membantu anak-anak dari keluarga tersebut ”lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera.“ Karena itu, di SR segalanya disiapkan oleh pemerintah pusat, misalnya, ruang kelas dengan fasilitas yang memadai. Juga ada lapangan olahraga.