Jakarta, RakyatNTT.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan gugatan terkait pengujian konstitusionalitas pelaksanaan pemilu serentak. Dalam putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo, MK menegaskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisah, dengan jarak paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan.

Baca Juga:Perse Ende Taklukkan BMU Alor Pantar 1-0, Peluang Lolos ke 16 Besar Terbuka Lebar

“Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai pemilihan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah NKRI, namun diberi jeda waktu maksimal 2,5 tahun dari pelantikan pejabat nasional,” ucap Suhartoyo saat membacakan amar putusan, Kamis, 26 Juni 2025.

Latar Belakang Gugatan: Kritik Terhadap Pemilu Lima Kotak

Gugatan ini diajukan oleh Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) yang menilai bahwa pelaksanaan pemilu lima kotak secara serentak (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) telah menurunkan kualitas demokrasi dan melemahkan pelembagaan partai politik.

Perkara tersebut teregister dengan nomor 135/PUU-XXII/2024, dan menggugat pasal-pasal kunci dalam UU Pemilu 2017 serta UU Pilkada 2015. Dalam permohonannya, Perludem menegaskan bahwa model pemilu serentak menyulitkan proses rekrutmen dan kaderisasi calon legislatif secara optimal.

Baca Juga:PSN Ngada Tim Pertama Lolos 16 Besar, Persim-Persekota Kian Terancam

Dampak Buruk Serentaknya Pemilu: Minimnya Kaderisasi Partai

Pengacara pemohon, Fadli Ramadhanil, menjelaskan bahwa keserentakan pemilu membuat partai politik terjebak dalam logika transaksional dan kehilangan waktu untuk melakukan kaderisasi.