Seba, RakyatNTT.ID – Bupati Sabu Raijua, Krisman B. Riwu Kore, SE., MM, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI secara virtual dari ruang kerjanya, Kamis (30/7/2026).

usman husin
Baca Juga:Anggota DPR RI Usman Husin Serahkan 16 Alsintan ke Petani Rote Ndao, Target Tanam 3 Kali Setahun

Agenda tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan remunerasi kepala daerah, sistem Dana Bagi Hasil (DBH), serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rapat dipimpin oleh Komisi II DPR RI dengan menghadirkan Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia secara daring.

Iklan

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI menekankan pentingnya reformulasi sistem remunerasi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. DPR meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi sekaligus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan PP Nomor 69 Tahun 2010.

sekda sabu
Baca Juga:Tekan Kematian Ibu dan Bayi, Pemkab Sabu Raijua Perkuat Layanan Kesehatan Lewat AMPSR

Evaluasi tersebut bertujuan menghadirkan sistem penghasilan kepala daerah yang lebih adil, proporsional, dan berbasis kinerja dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas, indeks kemahalan daerah, serta kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah.