Kalabahi, RakyatNTT.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, keterbatasan air bersih dan listrik, mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kekurangan tenaga pendidik dan kebutuhan pelayanan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam dialog interaktif bersama Camat Alor Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, serta pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Alor Timur. Pertemuan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Camat Alor Timur, Desa Maritaing, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang, Ma’mum; serta jajaran terkait.

Untuk mencapai Desa Maritaing yang berada di ujung timur Pulau Alor, rombongan menempuh perjalanan darat sekitar tiga jam dari Kalabahi.

Dalam dialog tersebut, Johni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan infrastruktur, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga mobilitas warga lintas batas.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah terluar dan perbatasan.

Menurut Johni, seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Alor, instansi vertikal, maupun pemerintah pusat.

Warga Alor Timur Keluhkan Jalan Rusak dan Keterbatasan Air Bersih

Tokoh masyarakat Kelurahan Kolana Utara, Roky Makonimau, menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi warga Alor Timur.

Ia menyebut ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kondisi sejumlah ruas jalan penghubung antardesa yang rusak parah menghambat mobilitas masyarakat.

Roky juga menyoroti keterbatasan akses dokumen perjalanan bagi warga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat di Distrik Liquica, Timor Leste.

Hubungan keluarga yang terjalin melalui perkawinan antarmasyarakat di kedua wilayah membuat perjalanan lintas batas menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial warga.

Namun, keterbatasan akses pelayanan dan dokumen perjalanan disebut mendorong sebagian masyarakat menggunakan jalur tidak resmi untuk mengunjungi keluarga di Timor Leste. Karena itu, ia berharap pemerintah menghadirkan solusi agar perjalanan lintas batas dapat dilakukan melalui prosedur yang sah dan aman.

Selain itu, ia meminta pemerintah memperhatikan pemerataan akses listrik, terutama di desa dan dusun yang belum memperoleh pelayanan secara memadai.

Harga BBM Tembus Rp30.000 per Liter, Nelayan Ikut Terdampak

Persoalan mahalnya BBM turut menjadi keluhan masyarakat Desa Maritaing. Perwakilan warga, Alexsius Mautuka, menyebut harga BBM di wilayah tersebut mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per liter.

Harga tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama nelayan yang membutuhkan BBM untuk mengoperasikan perahu dan melaut mencari ikan.

Alexsius juga mengungkapkan belum tersedianya ATM Bank NTT di wilayah tersebut sehingga masyarakat mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan perbankan.

Menanggapi keluhan itu, Johni Asadoma menyatakan akan berkoordinasi dengan Pertamina dan mitra terkait untuk mencari solusi agar masyarakat memperoleh BBM dengan harga yang lebih terjangkau dan sesuai ketentuan.

Ia juga berencana berkomunikasi dengan Direktur Bank NTT guna membahas kebutuhan penyediaan ATM di Kecamatan Alor Timur.

Menurutnya, kemudahan akses perbankan dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan.

Sementara untuk persoalan listrik, Johni akan berkoordinasi dengan PLN dan Pemerintah Kabupaten Alor guna mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan maupun peningkatan infrastruktur kelistrikan.

PGRI Minta Pemerintah Perhatikan Distribusi Guru

Persoalan pendidikan turut menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Perwakilan PGRI Kecamatan Alor Timur yang juga Kepala SD GMIT Kolana, Zet Soney, meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan tenaga pendidik di sekolah-sekolah setempat.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah guru honorer yang sebelumnya mengajar di wilayah Alor Timur dipindahkan atau ditempatkan di wilayah lain setelah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kondisi tersebut berdampak pada ketersediaan guru di sejumlah sekolah, termasuk sekolah yang dipimpinnya.

Zet berharap pemerintah dapat mengatur distribusi tenaga pendidik secara lebih proporsional agar kebutuhan guru terpenuhi dan proses pembelajaran anak-anak di wilayah perbatasan tetap berjalan optimal.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo menyatakan komitmennya untuk menata penempatan dan distribusi tenaga pendidik sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyampaikan bahwa penanganan infrastruktur jalan akan diakomodasi dalam anggaran tahun 2027, dengan pelaksanaan pekerjaan direncanakan mulai pada tahun tersebut.

Imigrasi Siapkan Layanan Jemput Bola untuk Warga Alor Timur

Selain persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar, pelayanan keimigrasian menjadi salah satu isu penting dalam dialog masyarakat di Maritaing.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Saroha Manullang, mengatakan kehadiran layanan keimigrasian di Alor merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Ia menyebut masyarakat Alor Timur tidak perlu ragu memanfaatkan layanan yang tersedia, termasuk Beranda Imigrasi Alor untuk mengakses pelayanan paspor tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke luar pulau.

Pihaknya juga membuka peluang pelaksanaan pelayanan jemput bola langsung ke Kecamatan Alor Timur. Layanan tersebut direncanakan dapat dilakukan setiap satu atau dua minggu, dengan jadwal yang dikoordinasikan bersama camat dan jajaran imigrasi berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kesiapan petugas.

“Nanti, sesuai komunikasi dengan Pak Camat Alor Timur terkait jumlah warga yang mau melakukan pembuatan paspor, kami akan kirim langsung petugas kami ke sini dengan alat-alat yang akan kami bawa langsung untuk layani langsung bapak ibu dalam pengurusan paspor,” jelas Saroha.

Ia turut meminta masyarakat aktif memberikan masukan dan kritik terhadap kualitas pelayanan agar kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki.

Imigrasi Perkuat Edukasi untuk Cegah Perdagangan Orang

Saroha juga menekankan pentingnya edukasi keimigrasian melalui program PIMPASA atau Petugas Imigrasi Pembina Desa.

Program yang dikembangkan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tersebut bertujuan mendekatkan petugas imigrasi dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui program ini, masyarakat diharapkan memahami prosedur perjalanan ke luar negeri, persyaratan dokumen perjalanan, serta risiko yang perlu diwaspadai, terutama tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menurut Saroha, pencegahan perdagangan orang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mengingat NTT menghadapi kerentanan terhadap persoalan tersebut dan memiliki tradisi merantau yang kuat.

Karena itu, koordinasi antara imigrasi, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan mobilitas warga ke luar negeri berlangsung sesuai prosedur dan terhindar dari praktik perdagangan orang.

Wagub NTT Tinjau Pos Imigrasi Maritaing

Setelah berdialog dengan masyarakat, Johni Asadoma bersama Wakil Bupati Alor, jajaran Imigrasi NTT, dan rombongan meninjau Pos Imigrasi Maritaing di Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur.

Peninjauan tersebut bertujuan melihat kondisi bangunan, sarana dan prasarana, serta kesiapan operasional pos dalam mendukung pelayanan dan pengawasan keimigrasian di kawasan perbatasan.

Pos Imigrasi Maritaing yang telah direvitalisasi diharapkan mampu mendukung pengawasan perlintasan orang sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar Indonesia.

Rombongan kemudian mengunjungi Monumen Perbatasan Jenderal Besar Soedirman di pesisir Desa Maritaing. Monumen tersebut menjadi simbol semangat perjuangan dan pengingat pentingnya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengawasan Jalur Laut ke Timor Leste Diperkuat

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, rombongan juga berkoordinasi dengan Kepala Unit Intelijen dan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Alor Timur untuk membahas dinamika perlintasan masyarakat melalui jalur laut yang menghubungkan Alor Timur dengan Distrik Liquica, Timor Leste.

Aparat setempat menyampaikan bahwa perjalanan laut kerap dilakukan warga kedua wilayah untuk mengunjungi keluarga, menghadiri kegiatan adat, dan memenuhi kebutuhan sosial lainnya. Perjalanan tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua jam.

Dalam koordinasi itu, turut dibahas indikasi perlintasan melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur lintas batas, serta mencegah potensi pelanggaran hukum dan tindak pidana perdagangan orang.

Penguatan pengawasan diharapkan berjalan seiring dengan kemudahan akses pelayanan resmi agar kebutuhan sosial masyarakat tetap dapat dipenuhi tanpa mengabaikan ketentuan hukum.

Camat Alor Timur Minta Sosialisasi Program Pembangunan

Camat Alor Timur, Semy Kartunggu, mengapresiasi kunjungan Wakil Gubernur NTT, Wakil Bupati Alor, dan jajaran Imigrasi NTT yang telah mendengar langsung aspirasi serta melihat kondisi masyarakat di wilayahnya.

Ia berharap dialog tersebut menjadi langkah awal bagi penyelesaian persoalan yang selama ini dihadapi warga, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan dasar.

Semy juga meminta agar rencana program strategis, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan program berskala besar lainnya, disertai sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.

Menurutnya, sosialisasi secara berkelanjutan penting agar warga memahami tujuan, manfaat, dan dampak program sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Melalui dialog langsung, koordinasi lintas instansi, serta peninjauan fasilitas perbatasan, Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Alor dan jajaran Imigrasi berupaya memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan pengawasan kawasan perbatasan.

Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Alor Timur kini menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi. Warga berharap langkah koordinasi tersebut dapat menghasilkan solusi nyata bagi persoalan jalan rusak, harga BBM, akses listrik dan air bersih, pemerataan tenaga pendidik, serta pelayanan keimigrasian yang lebih mudah dijangkau.

Upaya tersebut diharapkan turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih merata di kawasan perbatasan Kabupaten Alor. (*/rnc)