KUPANG, RakyatNTT.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat sorotan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo.

unwira
Baca Juga:Pascagempa Flores, UNWIRA dan SIAP SIAGA Kaji Tiga Prototipe Rumah dan Sekolah Tahan Gempa

Ia mendesak pemerintah pusat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, serta PT Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk memastikan ketersediaan Pertalite dan kelancaran distribusi BBM di wilayah NTT.

Menurut Winston, persoalan kelangkaan Pertalite tidak boleh dipandang sekadar sebagai masalah antrean kendaraan atau keterlambatan pasokan. Lebih dari itu, kondisi tersebut menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin akses energi yang terjangkau bagi masyarakat.

Iklan

“Ini bukan sekadar soal Pertalite kosong atau antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut tanggung jawab negara menjamin akses energi yang terjangkau bagi rakyat. Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar, sementara pemerintah hanya sibuk memberikan penjelasan,” tegas Winston, Sabtu, 10 Oktober 2026.

penjabat sekda
Baca Juga:Denny Nubatonis Resmi jadi Pj Sekda TTS, Bupati Eduard Lioe Beri Enam Arahan

Winston Soroti Dugaan Pengurangan Kuota Pertalite

Winston menduga kelangkaan Pertalite di NTT turut berkaitan dengan kebijakan pengurangan kuota BBM bersubsidi secara nasional.

Ia merujuk pada keterangan BPH Migas kepada Komisi XII DPR RI yang menyebut kuota Pertalite nasional tahun 2026 turun sekitar 6,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

DPW Perindo NTT
Baca Juga:HUT ke-12 Partai Perindo di NTT Digelar Sederhana, Gelorakan Semangat Bangkit Bersama Korban Gempa

Menurutnya, informasi tersebut harus diikuti dengan penjelasan terbuka mengenai kecukupan alokasi Pertalite untuk NTT, terutama jika kebutuhan masyarakat terus meningkat.

“Kalau kuota nasional dikurangi, sementara kebutuhan masyarakat meningkat, pemerintah harus menjelaskan apakah alokasi untuk NTT masih mencukupi. Jangan sampai kebijakan penghematan di tingkat pusat justru membuat rakyat di daerah membayar lebih mahal,” katanya.

Winston menilai evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada perilaku konsumen, pembelian yang meningkat, pengecer, atau kendala distribusi. Pemerintah dan Pertamina juga perlu mengevaluasi kebijakan alokasi serta kemampuan mengantisipasi kebutuhan BBM di daerah.

mahasiswa Unwira
Baca Juga:Dari Puing Gempa Flores, Mahasiswa Teknik Sipil UNWIRA Kembangkan Konsep Rumah Tahan Gempa

Masyarakat Kecil Paling Terdampak

Winston turut mengapresiasi kritik Darius Beda Daton mengenai kelangkaan Pertalite dan maraknya penjualan BBM eceran dengan harga tinggi.

Baginya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem distribusi BBM, terutama hingga wilayah pedesaan dan kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

Ia mengingatkan bahwa dampak kelangkaan Pertalite tidak berhenti pada sulitnya pengendara mendapatkan bahan bakar. Kondisi itu juga dapat memengaruhi biaya transportasi, harga barang kebutuhan sehari-hari, serta pendapatan keluarga.

“Rakyat kecil yang paling menderita. Tukang ojek, petani, nelayan, pedagang, semuanya membutuhkan BBM untuk bekerja. Ketika Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli lebih mahal. Ini akhirnya memukul ongkos transportasi, harga barang, dan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Karena itu, Winston meminta pemerintah memastikan masyarakat tidak terus menanggung beban akibat ketidakpastian pasokan BBM. Menurutnya, ketersediaan energi dengan harga terjangkau sangat penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat NTT.

Desak Pemerintah Buka Data Alokasi Pertalite NTT

Winston menegaskan bahwa kelangkaan BBM menjadi ujian bagi kepemimpinan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ia meminta pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui keputusan dan langkah nyata, bukan hanya penjelasan mengenai penyebab persoalan.

“Negara sangat tegas ketika menarik pajak dan menagih kewajiban rakyat. Maka negara juga harus tegas memenuhi tanggung jawabnya. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan, bukan sekadar pejabat yang pandai menjelaskan persoalan,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Winston mendesak Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina membuka data alokasi Pertalite untuk NTT, memastikan pasokan berjalan lancar, serta segera mengevaluasi kuota apabila tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota mengambil peran aktif melalui koordinasi dengan pihak terkait dan pengawasan distribusi BBM, sehingga pasokan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Menurut Winston, langkah tersebut penting agar kelangkaan tidak terus berulang dan masyarakat tidak terpaksa membeli BBM dengan harga lebih tinggi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Pertalite boleh kosong sesaat karena gangguan distribusi. Tetapi tanggung jawab dan keberanian pemerintah tidak boleh ikut kosong. Jangan sampai negara merasa berhasil menghemat anggaran, sementara rakyat justru membayar lebih mahal untuk bertahan hidup,” pungkas Winston. (rnc04)