Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Jakarta, RakyatNTT.ID – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Alor, Ernest The Frinto Mokoni, bersama sejumlah anggota DPRD Alor mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rombongan DPRD Alor yang terdiri dari Ernest Mokoni, Yupiter Moulobang, Naboys Tallo, Yahuda Lanlu, dan Salmanaser Salmay itu melakukan konsultasi dan koordinasi terkait kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Alor.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Alor menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur, terutama sejumlah ruas jalan provinsi dan kabupaten yang hingga kini masih mengalami kerusakan, bahkan sebagian berada dalam kondisi rusak berat.
Ernest Mokoni menegaskan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu hambatan utama dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Alor.
“Maksud kedatangan kami ke Kementerian Pekerjaan Umum yaitu untuk meminta dukungan nyata dari pemerintah pusat dalam penanganan sejumlah ruas jalan yang ada di Kabupaten Alor. Keterbatasan fiskal daerah membuat kami tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan jalan hanya melalui APBD. Oleh karena itu, kami sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat,” tegas Ernes.
Menurutnya, posisi geografis Alor sebagai daerah kepulauan sekaligus wilayah yang berada di kawasan perbatasan memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur.
Alor juga dinilai memiliki posisi strategis karena berbatasan laut langsung dengan Timor-Leste. Karena itu, keberadaan jalan yang layak tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga konektivitas wilayah dan penguatan kawasan perbatasan.
“Alor merupakan kabupaten kepulauan dan wajah terdepan NKRI yang berbatasan langsung dengan Negara Timor-Leste. Masyarakat kami membutuhkan akses jalan yang layak. Namun, kemampuan APBD kami terbatas, sehingga kami membutuhkan intervensi pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur jalan di Alor dapat berjalan lebih optimal dan merata,” ujarnya.
DPRD Alor Beberkan Kondisi Jalan di Sejumlah Wilayah
Dalam konsultasi tersebut, Ernest memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota DPRD Alor untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan penanganan ruas jalan di wilayah yang mereka wakili.
Salmanaser Salmay memaparkan sejumlah ruas jalan kabupaten yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Usulan tersebut disampaikan dengan mengacu pada lokasi prioritas (lokpri) serta pendekatan tematik pembangunan wilayah.
Sementara itu, Yahuda Lanlu menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Pureman.
Menurut Yahuda, peningkatan kualitas jalan di wilayah tersebut sangat strategis untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di kawasan yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan.
Anggota DPRD Alor lainnya, Naboys Tallo, turut menyampaikan persoalan infrastruktur jalan di Pulau Pantar.
Berdasarkan kondisi yang dipaparkannya, sekitar 60 persen ruas jalan yang menjadi perhatian masih mengalami kerusakan berat sehingga membutuhkan penanganan secara serius dan berkelanjutan.
Sementara Yupiter Moulobang menyampaikan sejumlah kebutuhan penanganan ruas jalan kabupaten maupun jalan provinsi yang dinilai belum dibangun dan ditingkatkan secara optimal.
DPRD Alor juga menyoroti kebutuhan penanganan jalur lingkar selatan Pulau Alor, mulai dari wilayah Abad hingga Kecamatan Pureman.
Penanganan jalur tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi.
DPRD Alor Serahkan Proposal untuk Program 2027
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Ketua Komisi III DPRD Alor, Ernest Mokoni, menyerahkan proposal usulan penanganan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Alor yang belum terakomodasi dalam program Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2026.
Proposal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran infrastruktur jalan pada Tahun Anggaran 2027.
Ernest berharap ruas-ruas jalan yang diusulkan dapat diakomodasi sesuai ketentuan serta skala prioritas pemerintah.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan di Alor membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterbatasan APBD, kata dia, tidak boleh menjadi penghambat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Bukapiting–Apui Dapat Rp25 Miliar
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Alor juga mendapat kabar positif terkait kelanjutan penanganan ruas jalan Bukapiting–Apui.
Ernest menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga, atas dukungan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk kelanjutan penanganan ruas jalan tersebut melalui skema Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan informasi dari Tim Direktorat Jenderal Bina Marga, pekerjaan lanjutan ruas jalan Bukapiting–Apui direncanakan mulai dikerjakan pada akhir Oktober atau awal November 2026.
“Ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian PU, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga, atas perhatian dan dukungan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk kelanjutan penanganan ruas jalan Bukapiting–Apui melalui skema IJD. Ini merupakan langkah positif bagi peningkatan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Alor,” ungkap Ernes.
Ernest berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Alor dapat terus ditingkatkan.
Menurutnya, perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada ruas Bukapiting–Apui, tetapi juga perlu diperluas ke sejumlah ruas jalan strategis lainnya yang selama ini masih membutuhkan penanganan serius.
Dengan dukungan pemerintah pusat, DPRD Alor berharap konektivitas antarwilayah semakin kuat, akses masyarakat terhadap pelayanan publik semakin terbuka, dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Alor dapat berjalan lebih merata. (rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan