Sementara itu, mekanisme bagi 14 ASN berstatus PPPK berbeda karena hubungan kerja PPPK berbasis kontrak.

Pemerintah pusat menyatakan akan mendiskusikan kemungkinan langkah penanganan apabila kondisi yang dihadapi para ASN tersebut benar-benar menunjukkan keadaan yang mendesak.

Dengan demikian, aspirasi yang dibawa Wagub NTT mendapat ruang untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Perlindungan ASN di Papua Jadi Perhatian

Selain memperjuangkan mutasi, Johni Asadoma juga mendorong penguatan perlindungan terhadap ASN asal NTT yang masih bertugas di Papua.

Menurutnya, proses pemindahan perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat ancaman dan kondisi masing-masing ASN.

Pemindahan seluruh ASN secara bersamaan juga perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk persepsi bahwa aksi teror telah berhasil mendorong eksodus.

Karena itu, sembari proses mutasi berjalan, pemerintah bersama aparat keamanan diharapkan memperkuat perlindungan terhadap ASN yang masih menjalankan tugas di Papua.

“Perlindungan terhadap ASN yang menghadapi ancaman harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah bersama aparat keamanan dan kementerian terkait,” ujar Johni.